Breaking News:

Advertorial

UPT Pelatihan Diresmikan di Malang, Akan Dimaksimalkan Bantu Digitalisasi IT Koperasi dan UKM Jatim

Kantor UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur di Kota Malang sebagai penguatan untuk memajukan para pelaku Koperasi dan UKM

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau produk-produk UKM seusai meresmikan Kantor UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, di Jalan Ki Ageng Gribig, Kota Malang, Selasa (30/3/2021) siang. 

“Saya minta tolong UPT Pelatihan Koperasi dan UKM menyiapkan kebutuhan masyarakat untuk dapat packaging yang higienis. Mereka dibantu untuk membuat desain grafis untuk packaging, lengkap. Maka insya Allah akan lompatan market bagi UKM kita,” kata Khofifah.

Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Mas Purnomo Hadi menyampaikan rasa syukurnya karena pembangunan kantor UPT Pelatihan ini telah selesai.

Pembangunan gedung ini adalah aset pengganti milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh PT. Jasa Marga sehingga bisa dipergunakan untuk melayani masyarakat.

“Gedung kita ini sekarang telah berdiri megah dengan harapan kami bisa melayani masyarakat, gerakan koperasi dan pelaku UMKM di Jawa Timur dengan lebih baik,” tegasnya.

Di kantor baru ini, di atas lahan seluas 2,5 hektare, UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Jatim memiliki gedung 4 lantai.

Dengan peruntukkan lantai 1 untuk ruang pelayanan publik, lantai 2 untuk perkantoran, lantai 3 untuk aula mini dan kelas, lantai 4 untuk olahraga dan rooftop.

“Kami hanya memanfaatkan lahan 1,5 hektare, karena yang 1 hektare rencananya akan digunakan untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) yang diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN),” tegasnya.

Selama menempati alamat lama di Jl Raya Karanglo nomor 76 Banjararum yang sekarang telah menjelma menjadi exit tol Singosari Malang, UPT Pelatihan ikut berkontribusi terhadap PAD Jawa Timur dengan menyewakan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Dikarenakan gedung baru belum memiliki sarana selengkap yang dulu, sehingga belum bisa berkontribusi terhadap PAD.

“Oleh karenanya, kami memohon agar pemerintah provinsi dapat menyetujui pembangunan asrama bagi peserta, lengkap dengan fasilitasnya sehingga dapat menjadi sumber PAD. Kami telah mengajukan surat permohonan kepada Sekretariat Daerah, Bappeda, dan BPKAD, dilengkapi dengan desain perencanaan pembangunan. Rencana pembangunan asrama beserta fasilitasnya ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 106 miliar,” tegas Purnomo.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved