Mayor AHY Semprot Jenderal Moeldoko Soal 'Tarikan Ideologis' Jelang Pilpres 2024: Bohong Lagi

SURYA.co.id | JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Mayor Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyemprot Jenderal Moeldoko terkait pernyataan ' tarikan ideologis' di partai mercy.  

Tak lama ini, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkapkan ada kecenderungan tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat jelang Pilpres 2024, seperti diunggah di akun Instagramnya.

Pernyataan tersebut membuat AHY bereaksi keras, bahkan menyebut Moeldoko bohong lagi. 

Tak hanya itu, kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pun dianggap sebagai gerombolan yang memproduksi hoax, fitnah dan adu domba.  

Terkait pernyataan Moeldoko, AHY mengaku tak kaget. Ia menilai, Moeldoko dan kelompoknya, berbohong bukanlah sesuatu yang baru.

"Kita pikir, setelah lebih dari tiga minggu tidak bersuara, KSP Moeldoko akan mengeluarkan argumen yang bernas (berita nasional), ternyata cuma pernyataan bohong lagi dan bohong lagi.

Bahkan seolah menghasut dengan pernyataannya soal pertentangan ideologi," kata AHY dalam konferensi pers melalui akun Youtube AHY, Senin (29/3/2021).

Klaim situasi ideologis di Partai Demokrat mengganggu Indonesia Emas di tahun 2045

Sebelumnya, Moeldoko mengaku menerima jabatan ketua umum Partai Demokrat berdasarkan KLB di Deli Serdang karena ada pergeseran demokrasi di tubuh Partai Demokrat.

Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa pertarungan ideologis menguat jelang tahun politik 2024, termasuk pertarungan ideologis di tubuh Partai Demokrat.

Moeldoko beralasan, situasi ini akan mengganggu tercapainya Indonesia Emas 2045 mendatang.

“Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat.

Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara.

Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” ungkap Moeldoko, pada akun Instagram miliknya @dr_Moeldoko, Minggu (28/3/2021).

AHY minta penjelasan

AHY meminta mantan Panglima TNI itu menjelaskan maksud pernyataannya.

AHY mengatakan, penjelasan Moeldoko dibutuhkan agar tidak memancing kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar.

"Ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024.

Kami semua bertanya, pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan?" kata AHY dalam konferensi pers.

AHY menegaskan, Partai Demokrat memiliki ideologi Pancasila dengan menjunjung tinggi kebinekaan atau pluralisme sebagai hal yang sudah final dan tidak bisa ditawar.

Jika yang dimaksud Moeldoko adalah radikalisme, AHY menegaskan Demokrat menolak ideologi radikal tumbuh dan berkembang.

Ia menyebut, tidak ada ruang bagi ideologi radikal, baik kiri maupun kanan, di tubuh Partai Demokrat.

"Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak ekspliotasi politik identitas, termasuk upaya-upaya untuk membenturkan antara Pancasila dan agama tertentu yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa," kata AHY.

Menurut AHY, Moeldoko mesti bertanggung jawab karena pernyataannya itu telah menyakiti perasaan para penggagas, pendiri, serta seluruh kader dan konstituen Partai Demokrat.

Ia menyebut, pihaknya tidak bisa menerima upaya pembusukan terhadap integirtas, prinsip, dan nilai-nilai yang diperjuangan Partai Demokrat selama ini.

AHY pun balik bertanya kepada Moeldoko soal apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh mantan panglima TNI itu.

"Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko?

Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah, melalui fitnah keji, yang tidak bertanggungjawab?

Tolong dijawab," kata AHY.

Moeldoko dianggap tak pedulikan etika keprajuritan

Bukan hanya itu, AHY mengatakan, sejak awal seluruh kader Demokrat yakin Moeldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral.

Bahkan, sebut AHY, Moeldoko juga tidak mempedulikan nilai-nilai etika keperwiraan dan keprajuritan.

AHY pun menyimpulkan bahwa kini tak hanya para kader Demokrat yang mempertanyakan kapasitas Moeldoko, melainkan juga masyarakat luas.

"Bagaimana mungkin pejabat tinggi negara mengambil keputusan secara serampangan, gegabah, emosional dan jauh dari akal sehat," ungkap dia.

Menilai apa yang diucapkan kubu Moeldoko merupakan kebohongan, AHY pun menggaungkan kembali konstitusi Partai Demokrat yaitu Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 2020.

Menurutnya, AD/ART 2020 yang telah disahkan pemerintah menyatakan bahwa sahnya penyelenggaraan KLB harus atas permintaan setidaknya 2/3 dari 34 ketua DPD dan setengah dari 514 Ketua DPC sebagai pemegang hak suara sah.

"Sementara faktanya, persyaratan tersebut sama sekali tidak dipenuhi.

Lalu bagaimana mungkin KSP Moeldoko merasa bahwa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat sebagai Ketua Umum?" ucap AHY.

AHY juga menyindir para peserta yang hadir di KLB tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum.

"Ini artinya, KSP Moeldoko bohong lagi. Jangan sampai karena merasa terpojok oleh perbuatannya sendiri, dan juga terperangkap atas kebohongan awal, kemudian ke depan, KSP Moeldoko dengan pengikut-pengikutnya memproduksi lagi kebohongan-kebohongan baru," tuturnya.

Bahkan, mantan calon Gubernur DKI Jakarta itu juga menyindir kubu KLB menjadi "mesin" yang memproduksi fitnah, hoaks dan adu domba. (Kompas.com)

Baca berita lainnya konflik Partai Demokrat tak kunjung usai