Pemerintah Ajak Dunia Usaha untuk Tingkatkan Investasi dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah terus memastikan agar kebijakan di aspek kesehatan maupun ekonomi berjalan beriringan di masa pandemi ini.

Alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp 699,4 triliun di tahun 2021, program vaksinasi dan PPKM Mikro menjadi perhatian utama pemerintah.

“Kita butuh strategi dan upaya ekstra untuk berhasil menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Kita tidak bisa jika hanya menggunakan pendekatan biasa,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menjadi narasumber di acara yang digelar oleh PT Verdhana Sekuritas Indonesia, Kamis (25/3/2021), secara daring.

Airlangga menjelaskan, anggaran PC-PEN untuk program kesehatan dan perlindungan sosial difokuskan pada pemeliharaan kesehatan dan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Sementara itu, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis diperuntukkan menjaga kelangsungan bisnis selama pandemi. Lalu anggaran untuk program prioritas diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja.

Strategi selanjutnya adalah program vaksinasi yang disertai dengan protokol kesehatan. Program ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan menciptakan herd immunity.

Vaksinasi tahap pertama sudah diberikan kepada petugas kesehatan sejak Januari 2021. Pemerintah melanjutkan vaksinasi tahap kedua untuk pekerja publik dan lansia. Hingga 24 Maret 2021, sebanyak 9,26 juta orang telah divaksinasi.

Menko Airlangga menuturkan, pihak swasta juga bisa ikut serta dalam memvaksinasi karyawannya. Lebih dari 10.000 perusahaan telah mendaftar untuk mengikuti program vaksinasi tersebut, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar.

Selain itu, Pemerintah juga mendukung Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi dalam negeri yang tengah mengembangkan Vaksin Merah Putih untuk ikut menjamin ketersediaan vaksin.

Guna mendukung program vaksinasi, pemerintah telah menerapkan kebijakan PPKM Mikro di 15 provinsi. Kebijakan ini juga dibarengi dengan testing, tracing, dan treatment.

Penerapan PPKM Mikro ini telah berhasil menurunkan angka kasus aktif, angka kematian dan Bed Occupancy Ratio (BOR), serta meningkatkan angka kesembuhan.