Breaking News:

Advertorial

Komisi IV DPR RI Tolak Keras Impor Beras 1 Juta Ton

Komisi IV DPR RI menyesalkan atas adanya keputusan dan pernyataan untuk tetap melakukan impor 1 juta ton beras

Editor: Cak Sur
Adv
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo saat panen raya. 

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Menjelang Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri, perlu dilakukan antisipasi terkait dengan ketersediaan pangan pokok di masyarakat.

Hal ini mendapat perhatian serius dikarenakan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya pada saat Ramadhan dan Idul Fitri akan banyak disoroti perihal ketersediaan, kecukupan sampai fenomena lonjakan atau penurunan harga pangan.

Berdasarkan angka prognosa neraca pangan pokok Kementan, sampai bulan Mei 2021 diperkirakan ketersediaan pangan dalam keadaan cukup.

Untuk beras diperkirakan akan surplus 12,56 juta ton karena Maret hingga April adalah masa panen raya dan begitu juga jagung surplus 3,40 juta ton.

Berdasarkan hasil perhitungan sampai dengan Minggu II Maret 2021 menunjukkan stok beras yang tersimpan di berbagai tempat seperti di Bulog, penggilingan, pedagang, PIBC dan lainnya, sehingga total stok mencapai 6,79 juta ton.

Begitu pula surplus komoditas jagung, panen pada awal tahun sampai dengan Mei 2021 merupakan puncak siklus panen besar yang setiap tahun selalu terjadi sebagai hasil penanaman awal musim hujan.

Terkait hal tersebut Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra, Renny Astuti menyesalkan atas adanya keputusan dan pernyataan dari Menteri Perdagangan untuk tetap melakukan impor 1 juta ton beras yang diyakini tidak akan mengganggu harga gabah di petani.

“Padahal fakta di lapangan hampir seluruhnya harga gabah jauh di bawah HPP. Untuk itu kami menyarankan kepada Mentan untuk menjelaskan kondisi fakta dilapangan kepada Mendag," ujar Reni dalam Rapat Kerja Menteri Pertanian bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (18/3/2021).

Senada dengan Renny, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin juga dengan tegas menolak adanya rencana impor beras 1 juta ton.

Ia menilai bahwa keputusan tersebut sangat kontraadiktif dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait stok dan produksi pangan yang menunjukan adanya surplus beras.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved