Breaking News:

Berita Jember

Tidak Tegaskan Penolakan Soal Impor Beras, Waketum DPR RI Hanya Ingatkan Pemerintah Berhati-Hati

Namun begitu, pemerintah tetap harus berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait kebijakan rencana impor beras 1 juta ton tersebut.

surya/sri wahyunik
Jumantoro memanen padi di sawah Kecamatan Arjasa, Minggu (14/3/2021). Rencana pemerintah mengimpor sejuta ton beras saat panen di Tanah Air, menyakiti hati petani. 

SURYA.CO.ID, JEMBER - Bagaimana sebenarnya pembelaan anggota DPR RI kepada rakyat ketika pemerintah berencana mengekspor 1 juta ton beras tahun ini, bisa diketahui dari pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel.

Disapa di depan Pendapa Wahyawibhawagraha Jember, Kamis (18/3/2021), Rahmat menegaskan impor beras menjadi masalah sejak lama bagi siapapun pemimpin negara ini. Mewakili DPR RI, Rahmat hanya mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan soal impor beras tahun 2021.

"Berbicara tentang impor beras ini bukan masalah sekarang saja, namun dari waktu ke waktu menjadi persoalan. Ini jadi masalah politik besar bagi kita. Menjadi masalah karena kita tidak punya data yang akurat tentang beras," tegas Rahmat kepada para wartawan.

Rahmat menyebut data beras di Kementerian Perdagangan,dan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak pernah ada yang cocok. Belum lagi persoalan beras tidak jauh dari persoalan pupuk dan bibit. Karena itu, ia menegaskan bahwa persoalan beras harus diselesaikan terlebih dahulu dari hulu sampai hilir.

"Kalau saya ditanya setuju tidak dengan impor beras, pasti saya jawab tidak setuju. Namun tentunya saya tidak bisa jawab begitu saja. Karena persoalan ini harus tuntas diselesaikan, mulai hulu sampai hilir. Karena jika tidak tuntas, maka sewaktu-waktu akan muncul lagi," tegasnya.

Mantan Menteri Perdagangan itu kemudian mencontohkan rencana impor beras untuk menutupi masalah kelangkaan pangan, karena adanya pandemi atau bencana alam lain. Di sisi lain, ia juga mengingatkan jangan sampai terjadi kelangkaan pangan yang malah menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.

Namun begitu, tegasnya, pemerintah tetap harus berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait kebijakan rencana impor beras 1 juta ton tersebut. "Bagaimanapun pemerintah harus berhati-hati mengambil keputusan," tegasnya.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras awal 2021 ini. Sementara di sisi lain, pada Maret dan bulan April mendatang, merupaka masa panen padi di sejumlah sentra pertanian padi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember.

Bahkan sejumlah petani di Jember menolak rencana impor beras tersebut. Karena ketika masa panen padi tiba dan pasaran juga digerojok beras impor, akan membuat harga gabah dan beras jatuh. ***

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved