Ulah KKB Papua Makin Meresahkan, Anggota Komisi I DPR Setuju Mereka Disebut Teroris, ini Alasannya

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Melihat ulah KKB Papua yang semakin meresahkan, Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi setuju mereka disebut teroris.

Seperti diketahui, KKB Papua semakin meresahkan, aksi terbaru mereka telah menyandera pilot dan tiga penumpang pesawat Susi Air PK-BVY selama 2 jam.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mendukung wacana redefinisi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Teroris.

Baca juga: Bukti Warga Lebih Percaya TNI-Polri Ketimbang KKB Papua, ini Kata Kepala Suku di Kabupaten Puncak

Baca juga: Situasi Kabupaten Puncak Setelah KKB Papua Berulah, Intelijen dan TNI-Polri Diminta Lakukan ini

Seperti dilansir dari Tribunnews.com dalam artikel 'Anggota Komisi 1: Aksi KKB Bisa Disebut Teroris'

"Saya setuju dan mendukung wacana ini.

Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, apakah disebut KKB atau KSB, sejatinya adalah para pelaku atau terduga pelaku terorisme.

Mereka melakukan teror, menebar ancaman, menyandera, membunuh, menyiksa dan menculik warga sipil, dengan motif politik. Maka, mereka adalah teroris," kata Bobby kepada wartawan, Senin, (15/3/2021).

Menurut Politikus Golkar ini meredifinisi KKB Papua dan KSB di Papua merupakan bagian dari upaya penanggulangan aksi kekerasan di Papua secara komprehensif dan terstruktur.

"Ini bisa menjadi konstruksi sosial politik penengah di mana kriminal dengan ‘sedikit’ arsenal persenjataan adalah wewenang polisi, sedangkan separatis adalah penanganan secara militer dilihat dari motif," ujar Bobby.

Ia berharap dengan adanya redifinisi tersebut bisa mempercepat upaya menurunkan tensi ketegangan di Papua dan mempertahankan keutuhan NKRI.

Sehingga menurutnya kesejahteraan di Papua dan Papua Barat segera terwujud.

Sementara itu, pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta menambahkan sampai hari ini belum ada definisi tunggal terhadap kelompok bersenjata di Papua.

Polri menggunakan istilah KKB dan TNI menggunakan istilah KSB.

"Jika mengacu pada UU No 5 Tahun 2018, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Kelompok bersenjata di Papua sudah memenuhi unsur tersebut di atas untuk disebut sebagai teroris," kata Stanislaus saat dihubungi, Senin 15/03/2021.

Meski demikian, lanjut Stanislaus, diperlukan aksi komprehensif pemerintah dalam melakukan pendekatan dan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai aspek.

Dan secara paralel, juga diperlukan aksi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata.

"Harusnya mengatasi kelompok bersenjata tersebut tidak tergantung definisi tetapi demi keselamatan rakyat dan tegaknya NKRI.

Jika DPR menjadikan keselamatan rakyat dan tegaknya NKRI sebagai prioritas tentu tidak akan membiarkan persoalan ini terlalu lama menjadi perdebatan," pungkasnya.

Warga Lebih Percaya TNI-Polri Ketimbang KKB Papua

Sementara itu, terungkap bukti bahwa warga Papua lebih percaya dengan TNI-Polri ketimbang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Jembatan Murib.

Melansir dari Antara, Jembatan Murib mengakui kehadiran personel keamanan TNI-Polri di Papua diyakini telah memberikan rasa aman untuk seluruh warga di Tanah Cenderawasih.

Karena menurutnya aparat selalu bertugas untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat luas.

Kepala Suku Dani Jembatan Murib dalam keterangan diterima, Selasa (16/3/2021), meminta masyarakatnya untuk tetap berpegang teguh kepada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya Jembatan Murib sebagai Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Ilaga, meminta kepada masyarakat untuk untuk berpegang teguh kepada kedaulatan NKRI" kata Jembatan Murib.

Kepala Suku Jembatan Murib mengungkapkan, bahwa pemerintah selama ini telah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Papua.

"Selain itu pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus kepada kami masyarakat Papua.

Mulai dari pembangunan hingga banyak anak-anak Papua yang telah menjadi pejabat-pejabat pemerintah baik itu di Papua sendiri maupun juga di luar Papua" jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jembatan Murib juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan yakni TNI-Polri, yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Puncak sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari bisa berjalan dengan aman dan damai.

Secara terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta kepada TNI-Polri untuk meningkatkan pengamanan di Papua.

Hal itu lantaran, KKB Papua terus memberikan rasa takut kepada masyarakat.

"Meminta pemerintah dan pemerintah daerah bersama TNI-Polri untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah-wilayah rawan gangguan KKB Papua.

Khususnya di obyek vital dengan mempersempit ruang gerak KKB Papua, dan memutus komunikasi serta jalur pemasok kebutuhan KKB Papua.

Mengingat sepanjang tahun 2021 aksi kriminalitas oleh KKB Papua sudah banyak terjadi" ujar Bamsoet dalam keterangannya.

Ikuti Berita terkait KKB Papua