Breaking News:

Berita Banyuwangi

Bupati Ipuk Serahkan Laporan Keuangan Pemkab Banyuwangi 2020 kepada BPK, upaya Pertahankan WTP

Pemkab Banyuwangi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi tahun 2020 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim.

surya.co.id/haorrahman
Bupati Ipuk Fiestiandani menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jatim, Senin (15/3/2021). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemkab Banyuwangi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi tahun 2020 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim, Senin (15/3/2021).

Penyerahan LKPD merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan pemkab untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah diraih delapan kali secara beruntun.

Penyerahan LKPD dilakukan langsung oleh Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas kepada Kepala BPK Perwakilan Jatim di Surabaya Joko Agus Setyono.

Turut mendampingi Ipuk antara lain Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono; Kepala Inspektorat Pudjo Hartanto; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samsudin; serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo-Sandi) Budi Santoso.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP), ada tujuh laporan keuangan yang diserahkan pemkab kepada pihak BPK. 

Tujuh laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK tersebut antara lain realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banyuwangi tahun 2020, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, dan laporan operasional. 

Selain itu, pemkab juga menyerahkan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta penjelasan lain guna memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas sehingga mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.

Bupati Ipuk mengatakan, penyerahan LKPD tersebut merupakan bagian pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan pemkab pada tahun 2020.

Dikatakan, penyerahan LKPD dilakukan sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, khususnya pada Pasal 56 ayat (3). Sesuai regulasi, LKPD disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir alias hingga akhir Maret. 

“Alhamdulillah, sebelum deadline tersebut, kami sudah menyerahkan LKPD tahun 2020 kepada BPK,” ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Haorrahman
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved