Serapan Anggaran di OPD Pemkot Blitar Masih di Bawah 10 Persen pada Maret 2021

SURYA.CO.ID, BLITAR - Penyerapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Blitar masih rendah pada triwulan pertama 2021.

Penyerapan anggaran di sejumlah OPD Pemkot Blitar rata-rata masih di bawah 10 persen hingga Maret 2021.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto, usai rapat kerja terkait evaluasi progres kegiatan dan penyerapan anggaran dengan sejumlah OPD, Jumat (5/3/2021).

Totok mengatakan sesuai target, seharusnya penyerapan anggaran di OPD sudah mencapai 30 persen pada triwulan pertama.

Tetapi, kenyataannya, penyerapan anggaran di sejumlah OPD masih di bawah 10 persen pada Maret 2021 ini.

"Rata-rata penyerapan anggaran di sejumlah OPD masih di bawah 10 persen. Itupun anggaran yang sudah terserap untuk kegiatan belanja rutin seperti gaji pegawai," kata Totok.

Baca juga: Pembunuh Cewek Bandung di Hotel Kota Kediri Ogah Bayar Rp 700.000, Sempat Ancam Pakai Pisau

Baca juga: Bangkitkan Kembali Ekonomi Kabupaten Ponorogo, Sugiri Sancoko Perindah Jalan HOS Cokroaminoto

Baca juga: Brankas Uang Apotek di Kota Madiun Dibobol Maling, Uang Rp 10,2 Juta Raib

Dikatakannya, untuk kegiatan fisik di sejumlah OPD, saat ini masih tahap lelang.

Misalnya, ada delapan kegiatan fisik di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar yang sekarang masih proses lelang.

Kegiatan fisik di DLH antara lain pembangunan Taman Kehati dan revitalisasi Alun-alun Kota Blitar.

Selain itu, kata Totok, dari 27 kegiatan fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Blitar, baru 17 kegiatan yang sekarang proses lelang.

"Semua kegiatan fisik di OPD, sekarang rata-rata masih proses lelang," ujar politikus PKB Kota Blitar itu.

Totok meminta semua OPD mempercepat proses lelang agar pekerjaan fisik bisa terealisasi pada awal April 2021.

Dengan begitu, harapannya, penyerapan anggaran di sejumlah OPD bisa mencapai di atas 50 persen pada semester pertama atau Juni 2021.

"Targetnya, pada semester pertama tahun ini, penyerapan anggaran di OPD bisa mencapai 50 persen ke atas," katanya.

Selain itu, Totok juga meminta OPD tidak melakukan refocusing anggaran untuk kegiatan yang sifatnya mendesak bagi pelayanan masyarakat.

"Kami minta, anggaran kegiatan yang prioritas dan mendesak untuk pelayanan masyarakat tidak dimasukan refocusing. Supaya pelayanan terhadap masyarakat tidak terhambat," katanya.