Breaking News:

Berita Tuban

Demokrat Tuban Sebut KLB Ilegal, Ancam Sanksi Kepada Kader yang Hadir

Kader Demokrat di Tuban disebut solid bersama Ketua Umum AHY, apabila ada kader yang memberikan dukungan kepada kubu kontra AHY maka akan disanksi.

SURYA.CO.ID/M Sudarsono
Plt Ketua DPC Demokrat Tuban, Didik Mukrianto. 

SURYA.CO.ID, TUBAN - Kubu kontra Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berencana menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Medan, Jumat (5/3/2021).

Sejumlah eks kader Demokrat dikabarkan hadir di KLB tersebut.

"Pendiri Partai, Ketua DPD dan DPC, Pimpinan Organisasi Sayap, seperti AMD, KMD, BMD dan GMD beserta pengurus di seluruh Tanah air, sudah konfirmasi datang (ke KLB)," kata Eks Kader Demokrat, Darmizal dikutip dari Kompas, Kamis (4/3/2021) malam.

Menanggapi kabar tersebut, Plt Ketua DPC Demokrat Tuban, Didik Mukrianto angkat bicara.

Ia menyebut, upaya Gerakan Pengambilalihan Kepimpinan Partai Demokrat (GPK PD) dengan mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan saat ini dipastikan bahwa gerakan itu adalah ilegal.

Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pelaksanaan KLB hanya dapat dilaksanakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai, atau minimal 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai.

"Saat ini DPD dan DPC Se Indonesia tetap solid bersama Ketum AHY dan tegas menolak KLB. Belum lagi Majelis Tinggi tidak mungkin dan tidak pernah mengeluarkan persetujuan apapun terkait pelaksanaan KLB," ujarnya dikonfirmasi, Jumat (5/3/2021)

Komisi III DPR RI itu menjelaskan, seandainya KLB itu dipaksakan dan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hak serta kewenangan secara sah, maka bukan hanya melanggar hukum tapi lebih jauh dari itu bisa membahayakan tatanan demokrasi.

Dalam kondisi demikian negara dan pemerintah harusnya hadir melindungi pihak-pihak yang sah secara hukum.

Jika nanti KLB ilegal dan inkonstitusional itu didaftarkan ke Kemenkumham, maka Menkumham harus tegas menolaknya.

"Ini merusak demokrasi, ugal-ugalan, Kemenkumham harus menolaknya jika nanti hasil KLB didaftarkan," tegas Didik.

Wakil rakyat Dapil IX Tuban-Bojonegoro itu menyatakan, kader Demokrat di Tuban solid bersama Ketua Umum AHY.

Bahkan, apabila ada kader yang membelot memberikan dukungan kepada kubu kontra AHY maka akan disiapkan sanksi.

"Kader Demokrat Tuban steril satu komando dengan Ketum AHY, kita akan sanksi jika ada yang belot," pungkasnya.

Penulis: M. Sudarsono
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved