Berita Surabaya

Anggota Dewan Temukan 22 Siswa SMK di Surabaya Ijazahnya Ditahan Sekolah dan Tak Bisa Ikut Ujian

Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP menemukan total 22 siswa di jenjang SMA dan SMK di Surabaya yang ijazahnya ditahan sekolah.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Parmin
foto: ist
Ilustrasi anggota DPRD Surabaya Baktiono saat bersama seorang siswa Senin (5/1/2015). Baktiono mengaku menemukan 22 ijazah siswa SMK di Surabaya ditahan sekolah karena belum membayar berbagai kewajiban. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP menemukan total 22 siswa di jenjang SMA dan SMK di Surabaya yang ijazahnya ditahan sekolah.

Kondisi ini dialami karena mereka belum melunasi tanggungan biaya.

Ijazah akan tetap disimpan di sekolah hingga mereka melunasi tanggungan biaya.

Baik tunggakan SPP maupun biaya sekolah yang lain.

"Saya sudah berkirim surat kepada gubernur atas kondisi ini," kata anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP Baktiono, Kamis (4/3/2021).

Jumlah ijazah ditahan itu adalah akumulasi sejak 2017. Sejak alih kelola SMA dan SMK ke provinsi ini,

Baktiono mencatat problema sekolah adalah beban biaya bagi warga Surabaya.

Sebelumnya Pemkot Surabaya menggratiskan biaya SMA/SMK.

Sebanyak 22 siswa SMA dan SMK itu disertakan dalam lampiran.

Semua tertulis nama, asal sekolah, dan alamat siswa yang berangkutan. 

Karena tak mampu membayar biaya sekolah, sekolah memilih jalan efektif dengna menyimpan lebih dulu ijazah siswa yang belum lunas biaya.

Baktiono menyebut bahwa sudah bukan zamannya sekolah menahan ijazah karena siswa tak mampu membayar. 

Baktiono pun menunjukkan surat resmi pengaduan pendidikan itu.

Tertanda tangan dirinya, anggota DPRD Surabaya, dia berkirim surat keluhan pendidikan ini ditujukan kepada Gubernur Jatim, DPRD Jatim, dan Dinas Pendidikan Jatim. 

"Karena pentingnya keberadaan ijazah dan proses ujian, saya berharap Ibu Gubernur bisa membantu siswa yang bersangkutan sehingga mendapatkan ijazah dan mengikuti ujian kembali," kata Baktiono

Dia mendorong agar Pemprov Jatim membuat kebijakan pendidikan gratis jenjang SMA/SMK. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi mengakui belum tahu persis soal surat keluhan pendidikan dari warga Surabaya.

"Saya belum terima surat itu," kata Wahid. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved