Breaking News:

Advertorial

KPK Dorong Tata Kelola Manajemen Aset Daerah

Ada delapan sektor intervensi satgas pencegahan KPK, yang berhubungan dengan tata kelola Pemda.

Editor: Titis Jati Permata
Foto Istimewa Humas Pemkab Mojokerto
Penandatanganan berita acara terkait hibah barang milik daerah antara Pemkab Mojokerto dan Pemkot Mojokerto. 

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Edi Suryanto Kastagas Pencegahan Direktorat III Koordinasi dan Supervisi Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, menjabarkan upaya pencegahan korupsi salah satunya dengan tata kelola manajemen aset daerah.

Paparan disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Wakil Bupati Muhammad Albarraa, Ketua DPRD Ayni Zuroh, Forkopimda, Pj Sekdakab Didik Chusnul Yakin dan OPD, Selasa (2/3) pagi di ruang SBK.

Lebih lanjut, Edi menjelaskan jika setidaknya ada delapan sektor intervensi satgas pencegahan KPK, yang berhubungan dengan tata kelola Pemda.

Yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

"Penyalahgunaan aset adalah satu bentuk tindak pidana. Maka dari itu kita melakukan intervensi dalam beberapa sektor tata kelola pemerintah," kata Edi.

Edy juga menjelaskan tentang Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini diakses lewat laman korsupgah.kpk.go.id, ke depan bisa diakses lewat aplikasi JAGA.ID.

Aplikasi ini nantinya bisa diakses oleh seluruh administrator MCP yang ada di kabupaten/kota. Dengan hadirnya MCP pada aplikasi tersebut, pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk melakukan monitoring.

Aplikasi ini juga dapat memudahkan pemerintah daerah melaksanakan “self assesment”.

MCP pada aplikasi itu juga dapat digunakan untuk mengecek perkembangan komitmen Pemda dalam tata pemerintahan yang baik.

JAGA.ID sendiri adalah situs resmi platform JAGA dan portal informasi publik mengenai Pencegahan Korupsi yang diinisiasi oleh KPK untuk mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat. Datanya bersumber dari kementerian dan lembaga terkait.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved