Breaking News:

Berita Banyuwangi

Bupati Banyuwangi Usulkan Ada Audit Keselarasan Program Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat

Audit keselarasan program tersebut untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan provinsi memiliki ”kaki dan tangan” di daerah.

Foto Istimewa Humas Pemkab Banyuwangi
Ipuk saat rapat paripurna dengan agenda serah-terima jabatan bupati-wakil bupati di Gedung DPRD Banyuwangi, Selasa (2/3/2021) malam, yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengusulkan adanya ”audit keselarasan” program pemerintah kabupaten dengan provinsi dan pusat.

Audit ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dari pusat ke daerah.

”Kalau semua terintegrasi, dampaknya pasti lebih optimal ke masyarakat,” ujar Ipuk seusai rapat paripurna dengan agenda serah-terima jabatan bupati-wakil bupati di Gedung DPRD Banyuwangi, Selasa malam (2/3/2021), yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Ipuk menjelaskan, audit keselarasan program tersebut untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan provinsi memiliki ”kaki dan tangan” di daerah.

Sehingga manfaat yang telah didesain dari program tersebut bisa lebih maksimal dirasakan masyarakat.

Menurut Ipuk, audit keselarasan program pembangunan bisa menjadi isu baru dalam audit pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.

Baca juga: Mulai Hari Ini PMI Kabupaten Tulungagung Melayani Donor Plasma Konvalesen

Baca juga: Kerja Cepat Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Insentif Tenaga Kesehatan Langsung Cair Hari ini

Baca juga: Amalan Sunnah Rasul di Hari Kamis, Berikut Bacaan Niat Puasa Senin Kamis Lengkap Keutamaan

”Jadi auditnya bukan hanya terkait administrasi keuangan, tapi bisa ditarik lebih jauh, program dan dana yang dibelanjakan sudah selaras belum sih dengan program pusat dan provinsi?” ujar Ipuk.

”Kalau di dunia korporasi kan ada macam-macam audit, bukan hanya keuangan, tapi audit SDM, sistem informasi, operasional, dan sebagainya. Nah kalau di pemkab bisa dikembangkan indikator audit keselerasan program dengan pusat dan provinsi,” imbuhnya.

Hal tersebut, lanjut Ipuk, bisa menjadi terobosan bagi BPK dalam mengaudit keuangan daerah.

”Sama ketika BPK mempertimbangkan indikator kesejahteraan rakyat dalam audit, keselarasan program juga bisa menjadi variabel yang diperhitungkan, terutama pada urusan bersama pusat, provinsi, kabupaten. Instrumen atau indikatornya menarik untuk didiskusikan dan dikembangkan oleh BPK, Kemendagri, Kemenkeu, provinsi, dan kabupaten,” paparnya.

Halaman
12
Penulis: Haorrahman
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved