Ratusan PPPK di Lamongan Resmi Dilantik, Begini Harapan Bupati Yuhronur Efendi

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Sebanyak 348 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lamongan telah mendapat kepastian.

Ratusan pegawai PPPK tersebut resmi dilantik Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi di Gedung Pertemuan Gajah Mada Pemkab Lamongan, Selasa (2/3/2021)

Mereka yang dilantik terdiri dari 181 orang tenaga pendidik, 63 orang tenaga kesehatan dan 104 orang dari tenaga pertanian.

Para tenaga PPPK yang diangkat ini, sebelumnya merupakan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak formasi tahun 2019 yang telah mengikuti seleksi penerimaan PPPK yang juga dilaksanakan pada tahun yang sama.

Kehadiran PPPK, menurut Yuhronur diharapkan dapat menjadi tauladan penerapan 3M (Memakai masker, Menjaga Jarak dan Mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer) di lingkungan masyarakatnya.

“Di masa pandemi Covid-19 ini, kehadiran P3K dapat menjadi tauladan di lingkungan masyarakat. Dengan hadirnya kita dapat menjadi contoh baik terutama dalam mentaati protokol kesehatan,” harap Yuhronur.

Tak hanya bisa menjadi teladan, penyerahan SK PPPK juga dapat menjadikan dorongan semangat untuk bekerja.

"Lamongan mendapat predikat SAKIP A. Artinya, manajemen pemerintahan yang diterapkan dalam pemerintahan di dalam birokrasi sudah berstandar internasional. Mari terus kita jaga agar lebih baik lagi,” ungkapnya.

Begitu pula dengan dampak pandemi Covid-19 yang mengancam pertumbuhan UMKM lokal, Yuhronur turut mengajak seluruh pihak termasuk PPPK turut ambil bagian.

“Pencanangan 'Ayo beli produk Lamongan' terus saya gaungkan. Agar terjadi perputaran ekonomi di Lamongan. Apalagi di tengah pandemi ini. hal-hal kecil yang kita lakukan akan membawa dampak luar bisa bagi pertumbuhan ekonomi lokal,” ungkap Yuhronur.

Seperti yang telah disampaikan olehnya saat apel perdana pasca pelantikan, Yuhronur menjelaskan perlunya menjaga konsistensi atas capaian dan prestasi yang telah ditorehkan dalam berbagai bidang.

Di samping melaksanakan program-program yang ada, konsen awal pemerintah fokus untuk memulai program 100 hari kerja. Dimana dalam fokus pertama yakni penanganan infrastruktur.

Saat ini banyak sekali jalan-jalan yang rusak, hal ini diperparah dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Begitu juga infrastruktur-infrastruktur lain dampak banjir juga harus segera perbaiki.

"Supaya kehidupan masyarakat dapat normal kembali. Maka ini menjadi perhatian kita bersama," pungkasnya.