Breaking News:

Berita Jember

Paling Cepat April, Jember Akan Memiliki APBD; Agar Gaji PNS Tidak Sering Telat

Ia bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan segera berkoordinasi dengan Tim Anggaran DPRD terkait rencana pembahasan itu.

surya/sri wahyunik
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menghadiri serah terima jabatan Bupati-Wakil Bupati Jember, Selasa (2/3/2021), yang diikuti rapat paripurna oleh DPRD setempat. 

SURYA.CO.ID, JEMBER - Pengelolaan keuangan, belanja dan pendapatan di Pemkab Jember masih tersendat sejak awal tahun 2021, akibat kegagalan pemda menyepakati APBD 2021. Pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Jember tahun 2021 itulah yang diprioritaskan Bupati Jember, Hendy Siswanto dan ditargetkan April depan sudah ada Perda APBD.

Dalam pernyataannya di sidang paripurna di DPRD setempat, Selasa (2/3/2021), Hendy berjanji akan segera merampungkan pembahasan Rancangan APBD 2021. Ia bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan segera berkoordinasi dengan Tim Anggaran DPRD terkait rencana pembahasan itu.

"Kami harus segera menyelesaikan APBD, karena ini urat nadi kami. Kalau APBD belum selesai, kami akan bergerak seperti apa," ujar Hendy.

Dan ia menargetkan Maret ini, jajaran eksekutif Pemkab Jember bisa membahas R-APBD 2021 bersama legislatif. Karenanya April mendatang, Jember segera bisa memiliki Perda APBD, atau punya payung hukum pengelolaan keuangan belanja dan pendapatan.

"Kami akan meluncurkan surat ke dewan, agar ini segera dibahas. Kalau bisa, saya minta dua minggu selesai. Kuncinya sinergi dan kolaborasi bersama," tegasnya.

Akibat belum punya Perda APBD, gaji dan honor ASN Pemkab Jember terlambat pada Maret ini. Untuk sementara, pemkab tetap akan memakai Perkada Pengeluaran Kas Mendahului APBD.

Saat ini, draft Perkada masih disusun dan dalam beberapa hari ini akan segera disahkan oleh Bupati Hendy.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jember, Mirfano menuturkan, selama belum memiliki Perda APBD, maka pihaknya masih memakai Perkada Pengeluaran Kas Mendahului APBD. Pengesahan Perkada ini tidak memerlukan fasilitasi dari Pemprov Jatim.

Pengeluaran kas ini hanya dipakai untuk membayar gaji PNS Pemkab Jember yang jumlahnya 13.000 lebih, juga operasional kantor seperti membayar rekening listrik dan air.

"Dalam satu bulan sekitar Rp 50 miliar dipakai. Semoga Maret ini, pembahasan APBD bisa selesai, sehingga ke depan kita memiliki Perda APBD," ujar Mirfano.

Sementara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta Pemda Kabupaten Jember segera membahas APBD tahun 2021. Khofifah memuji sejumlah program prioritas Bupati Hendy Siswanto dan Wabup Muh Balya Firjaun Barlaman.

"Program prioritas pak bupati tadi sudah sinkron dengan prioritas Pemprov, tentang big data atau tepatnya satu data, menaikkan honor guru dan tenaga kesehatan, kemudian tukang parkir, tukang sampah. Perbaikan infrastruktur. Itu akan jalan semua, kalau punya APBD. Karenanya APBD ini sesegera mungkin dibahas," ujar Khofifah.

Bupati Hendy Siswanto dan Wabup Muh Balya Firjaun Barlaman memenangi Pilkada serentak Desember 2020. Jumat (26/2/2021) pekan lalu, keduanya dilantik oleh gubernur Jatim.

Selasa (2/3/2021), dilakukan serah terima jabatan dari Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo kepada Bupati Jember Hendy Siswanto. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menghadiri serah terima jabatan tersebut. ***

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved