Breaking News:

Berita Surabaya

Siswa SMK Nunggak SPP Dilarang Ikut Ujian Sekolah, Orang Tua Mengadu ke DPRD Surabaya

Siswa sebuah SMK swasta di Surabaya Timur tak bisa menahan sedih saat mengadu ke DPRD Surabaya. Dia tak boleh mengikuti ujian sekolah.

SURYA.CO.ID/Nuraini Faiq
M Fadhil Zulkarnain bersama orang tuanya saat mengadu ke ruangan anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP, Baktiono, Senin (1/3/2021). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - M Fadhil Zulkarnain, salah satu siswa kelas XII sebuah SMK swasta di Surabaya Timur tak bisa menahan sedih saat mengadu ke DPRD Surabaya. Dia tak boleh mengikuti ujian sekolah yang digelar mulai 1-10 Maret 2021, karena belum membayar SPP.

Selama 4 bulan sejak November 2020, hingga Februari 2021m, Fadhil tak bisa membayar SPP setiap bulan sebesar Rp 452.000. Orang tuanya yang bekerja sebagai pekerja angkut bahan bangunan terdampak pandemi Covid-19.

"Saya diminta mencicil 2 bulan dulu agar bisa ikut ujian sekolah. Tapi saya belum punya uang. Saya akhirnya mengadu datang ke DPRD Surabaya ini," kata Imam Suhari, orang tua Fadhil, Senin (1/3/2021).

Imam bersama anaknya menuju ke ruangan anggota Fraksi PDIP, Baktiono.
Sebelum mendatangi anggota DPRD Surabaya ini, Sabtu kemarin sudah mengadukan informal ke Baktiono.

Imam dan keluarganya tinggal tidak jauh dengan Baktiono. Fadhil bersama orang tua dan satu adiknya tinggal di Jl Kenjeran. Karena bingung diminta melunasi sebagai syarat ikut ulangan, Imam mengadu ke Baktiono.

"Saya harus lakukan ini karena anak saya bingung saatnya ujian sekolah. Tiba-tiba anak saya tadi diminta ke sekolah untuk ikut ujian. Mungkin berkat Pak Baktiono," tutur Imam.

Fadhil menambahkan, dirinya bersyukur karena sudah diijinkan ikut ujian sekolah. Meski jam pertama ujian dirinya tidak bisa ikut karena sudah terlambat. Baru jam kedua bisa ikut ujian.

"Mata ujian agama saya tidak ikut dan bisa ikut ujian susulan. Jam kedua PPKN bisa ikut. Saya ingin melanjutkan ke PTN di Unesa saja," kata Fadhil.

Baktiono yang mendapat aduan warganya menyayangkan, di era sekarang masih ada yang melakukan pendekatan menghalangi ujian karena belum melunasi SPP. Apalagi ini dalam kondisi tekanan pandemi.

Diakuinya, bahwa problema warga akan pelunasan SPP kerap ditemui. Selain tidak bisa ikut ujian biasanya menahan rapor sampai ijazah. Itulah yang disebut lagu lama.

Selain itu, urusan pendidikan SMA/SMK bukan lagi urusan Kota Surabaya karena kewenangan ada di Provinsi Jatim. Namun dirinya terpanggil untuk menjembatani.

"Ada baiknya tidak ada lagi pendekatan menghalangi hak siswa ikut ujian," kata Baktiono.

Ketua Komisi C ini berharap, Dinas Pendidikan Jatim lebih peka akan persoalan di masyarakat. Jika tidak mampu sebaiknya ada solusi tanpa merampas hak siswa ikut ulangan. Alih kelola pendidikan SMA/SMK harus menyeluruh termasuk problem pendidikannya.

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved