Breaking News:

Berita Banyuwangi

Ketua DPR Puan Maharani Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik

Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Senin (1/3/2021).

SURYA.CO.ID/Haorrahman
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendampingi Ketua DPR RI Puan Maharani saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Senin (1/3/2021). 

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Senin (1/3/2021).

Puan berkeliling ke sejumlah kantor untuk melihat proses pelayanan publik di kabupaten ujung timur Pulau Jawa tersebut.

Didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Sugirah, Puan mengunjungi kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari.

Di kantor tersebut, Puan menyaksikan secara langsung bagaimana aparat desa melayani berbagai kebutuhan masyarakat lewat program Smart Kampung, yaitu program digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa yang digeber Pemkab Banyuwangi beberapa tahun terakhir.

Dengan program tersebut, pengurusan surat administrasi kependudukan warga di Desa Sukojati dapat dilayani secara cepat. Mulai dari pengurusan akta lahir, surat keterangan miskin, hingga akta kematian.

“Saya sudah keliling Indonesia. Menurut saya, ini kantor desa yang cukup mumpuni. Saya melihat sendiri pelayanannya sudah berbasis IT, sudah canggih,” ucap perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu.

Puan mengapresiasi terobosan Pemkab Banyuwangi yang memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk melayani publik, untuk menyelesaikan sejumlah urusan kependudukan melalui program Smart Kampung.

"Tugas dan fungsi kita adalah melayani masyarakat. Kalau masyarakat sudah puas, artinya kerja kita sudah benar. Inilah yang kita lihat di Banyuwangi. Teknologi didayagunakan untuk melayani masyarakat. Memudahkan aparat untuk melayani warga," ucap perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu.

Berikutnya, Puan menginspeksi sistem pelayanan publik di Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi. Puan menyaksikan data kependudukan dan sistem pengawasan yang semuanya terintegrasi secara digital. Seperti Unit Gawat Darurat (UGD) Kemiskinan yang berisi data warga miskin lengkap dengan jenis program bantuan sosial yang telah mereka peroleh secara real time.

Puan juga melihat program e-village budgeting dan e-monitoring system. Dua program tersebut adalah sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa.

Halaman
12
Penulis: Haorrahman
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved