Breaking News:

Berita Surabaya

Soal Kasus BCA Salah Transfer, Praktisi Hukum: Nasabah Wajib Kembalikan Dana ke Bank

Nasabah yang menerima dana salah transfer tidak dibenarkan menguasai, apalagi menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

SURYA.CO.ID/Firman Rachmanudin
Adik terdakwa Ardi Pratama, Tio Budi Satrio didampingi tim kuasa hukum mencari keadilan terhadap proses hukum kakaknya, Senin (22/2/2021). 

Berita Surabaya
Reporter: Sri Handi Lestari
Editor: Irwan Sy

SURYA.co.id | SURABAYA - Nasabah yang menerima dana salah transfer tidak dibenarkan menguasai, apalagi menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

Kewajiban untuk mengembalikan dana dari kejadian salah transfer oleh perbankan telah diatur oleh undang-undang.

Baca juga: Terima Dana dari Salah Transfer Bank, Pria di Surabaya Dipidanakan, Keluarga Tuntut Keadilan

Praktisi Hukum dari  Kantor Konsultan Hukum dan Investasi Soedjono C Atmonegoro Henricus H & Rekan, Aristo Yanuarius Seda, mengungkapkan bank dapat mengajukan gugatan kepada nasabah yang tidak koperatif dalam mengembalikan dana dari kejadian salah transfer.

"Apalagi, pihak perbankan telah melakukan pendekatan dan memberikan penjelasan kepada nasabah bahwa dana yang diterima tersebut bukan merupakan haknya," kata Aristo dalam rilis yang dikirimkan terkait kasus pidana salah transfer nasabah BCA di Surabaya, Minggu (28/2/2021).

Mengacu pada Pasal 85 UU 3/2011, unsur yang mendukung perbankan dapat melakukan gugatan kepada nasabah adalah intensi dan tindakan nasabah yang dengan sengaja ingin menguasai dana dari kejadian salah transfer tersebut.

Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

“Dengan menggunakan dana yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi, apalagi sudah ada pemberitahuan resmi dari pihak perbankan bahwa dana tersebut berasal dari kejadian salah transfer, perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur delik hukum pada pasal 85 UU 3/2011," ungkap Aristo.

Perbankan memiliki hak untuk mempidanakan nasabah tersebut, bahkan dengan pasal lain yang memberatkan, seperti tindak pidana penggelapan.

Aristo mengatakan belajar dari berbagai kasus yang terjadi, nasabah sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan dana yang belum diketahui asal usul sumbernya.

Halaman
12
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved