Terima Desakan Kader, Demokrat Pecat Secara Tidak Hormat Pengkhianat Partai

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Partai Demokrat memecat sejumlah kadernya. Pemecatan ini terkait munculnya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional.

Putusan ini disebut menindaklanjuti desakan para kader Partai Demokrat. Baik yang disampaikan Ketua DPD dan Ketua DPC untuk memecat sejumlah oknum yang terlibat GPK-PD.

"Maka DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan yang diterima SURYA.CO.ID, Sabtu (27/2/2021).

Sejumlah nama yang dipecat antara lain: Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya.
Keputusan ini, juga sesuai dengan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Terkait dengan GPK-PD, Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menetapkan masing-masing nama terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk. Serta, merugikan Partai Demokrat.

Hal ini didasarkan atas laporan kesaksian dan bukti-bukti serta data dan fakta yang ada, dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan.

"Jelas bahwa para pelaku GPK-PD itu telah melakukan tindakan yang bertentangan AD/ART Partai Demokrat, Pakta Integritas dan Kode Etik Partai Demokrat," katanya.

Yakni, dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoax. Di antaranya, dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus, bahwa Partai Demokrat dinilai gagal.

Sehingga, menurut para pelaku, kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan. Caranya, melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal dan inkonstitutional dengan melibatkan pihak eksternal.

"Padahal, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020, telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan MenkumHAM masuk dalam Lembaran Negara," katanya.

Tindakan pengkhianatan dianggap merongrong kedaulatan, kehormatan, integritas dan eksistensi Partai Demokrat. GPK-PD juga sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat, di seluruh tanah air.

Sebelum mengambil keputusan, Majelis Tinggi Partai Demokrat telah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan salah satu aktor utama GPK- PD, yaitu Jhoni Allen Marbun. Tetapi tuntutan yang bersangkutan dinilai tidak masuk akal.

"Bukan konsolidasi internal, melainkan memasukkan aktor eksternal melalui KLB inkonstitusional, dan “menjual” Partai Demokrat kepada aktor eksternal itu, sebagai kendaraan dalam pen-Capres-annya di Pemilu 2024," ungkap Herzaky.

Padahal, dari berbagai indikator, tokoh eksternal tersebut, tidak bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kepantasan.

"Sementara tren elektabilitas Partai Demokrat di bawah kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 saat ini terus mengalami peningkatan yang signifikan," terangnya.

Tak hanya itu, tudingan-tudingan para pelaku GPK-PD tentang kekecewaan terkait Pilkada 2020, juga dinilai tidak relevan.

"Faktanya, hasil Pilkada 2020 Partai Demokrat jauh melampaui target kemenangan, yakni hampir 50 persen," terangnya.

"Hasil ini adalah capaian tertinggi kemenangan Pilkada selama 5 tahun terakhir. Demikian juga jumlah kader Partai Demokrat yang berhasil memenangkan Pilkada, mengalami peningkatan," tegasnya.