Breaking News:

Terima Desakan Kader, Demokrat Pecat Secara Tidak Hormat Pengkhianat Partai

Pemecatan ini terkait munculnya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional.

Istimewa/Partai Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama para pengurus DPP. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Partai Demokrat memecat sejumlah kadernya. Pemecatan ini terkait munculnya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional.

Putusan ini disebut menindaklanjuti desakan para kader Partai Demokrat. Baik yang disampaikan Ketua DPD dan Ketua DPC untuk memecat sejumlah oknum yang terlibat GPK-PD.

"Maka DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan yang diterima SURYA.CO.ID, Sabtu (27/2/2021).

Sejumlah nama yang dipecat antara lain: Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya.
Keputusan ini, juga sesuai dengan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Terkait dengan GPK-PD, Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menetapkan masing-masing nama terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk. Serta, merugikan Partai Demokrat.

Hal ini didasarkan atas laporan kesaksian dan bukti-bukti serta data dan fakta yang ada, dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan.

"Jelas bahwa para pelaku GPK-PD itu telah melakukan tindakan yang bertentangan AD/ART Partai Demokrat, Pakta Integritas dan Kode Etik Partai Demokrat," katanya.

Yakni, dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoax. Di antaranya, dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus, bahwa Partai Demokrat dinilai gagal.

Sehingga, menurut para pelaku, kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan. Caranya, melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal dan inkonstitutional dengan melibatkan pihak eksternal.

"Padahal, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020, telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan MenkumHAM masuk dalam Lembaran Negara," katanya.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved