Breaking News:

Berita Jember

Tidak Ada Lagi Dualisme di Pemkab Jember, KSOTK 2021 Jadi Kewenangan Bupati Baru

Sebelum KSOTK 2021 diisi dengan masing-masing personel, tentunya akan disahkan dulu setelah melewati fasilitasi dari Pemprov Jatim.

Dinas Kominfo Jember for Surya
Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo 

SURYA.CO.ID, JEMBER - Tugas pertama Bupati Jember terpilih saat mulai bertugas bulan depan, kemungkinan adalah mengurus aturan tentang Kedudukan Struktur Organisasi Tata Kerja (KSOTK) Pemkab Jember tahun 2021. Dan KSTOK akan segera diserahkan kepada bupati baru yang dilantik akhir pekan ini.

Hal ini ditegaskan oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember, Hadi Sulistyo. "Untuk KSOTK 2021 nanti, bisa ditata oleh bupati terpilih, setelah dilantik," ujar Hadi, Selasa (23/2/2021).

Sebelum KSOTK 2021 diisi dengan masing-masing personel, tentunya akan disahkan dulu setelah melewati fasilitasi dari Pemprov Jatim.

Berkas KSOTK 2021 itu kembali dikirim ulang ke Biro Organisasi Pemprov Jatim. Selanjutnya, calon produk hukum itu akan difasilitasi oleh Biro Organisasi dan Biro Hukum.

Sebenarnya, sejak era Plt Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief, jajaran Pemkab Jember telah mengajukan rancangan aturan KSOTK 2021 ke Pemprov Jatim. Proses fasilitasi sudah berjalan.

Namun semua pihak bersepakat, kalau KSOTK itu akan diundangkan oleh bupati terpilih setelah pelantikan, untuk kemudian diisi dengan pejabatnya.

Namun ketika mantan Bupati Faida kembali dari cuti masa kampanye, KSOTK itu diundangkan sebagai Peraturan Bupati (Perbup). Belakangan diketahui jika pengundangan itu tanpa fasilitasi dan persetujuan dari Pemprov Jatim.

Alhasil, gubernur menyebut produk hukum paska masa kampanye itu adalah cacat hukum karena tidak prosedural. Pernyataan gubernur itu dituangkan dalam surat 15 Januari 2021.

Kini setelah Hadi Sulistyo mengisi masa transisi di Jember, ia mematuhi surat gubernur tertanggal 15 Januari 2021 tersebut.

Senin (22/2/2021), Hadi sudah menerapkan isi dari surat gubernur itu. Hal itu berdampak tidak ada lagi dualisme jabatan di Pemkab Jember. Juga tidak ada jabatan Plt atau Plh yang ditunjuk oleh mantan Bupati Jember Faida.

"Karena kewenangan Plh bupati sangat terbatas, jadi nanti untuk KSOTK menjadi kewenangan bupati terpilih. Yang penting saat ini tidak ada lagi dualisme jabatan di Pemkab Jember," tegas Hadi.

Tidak adanya dualisme jabatan di sejumlah pos organisasi itu, lanjut Hadi, tidak akan membikin repot jalannya pemerintahan selanjutnya.

Seperti diberitakan, banyak dualisme jabatan di pos organisasi perangkat daerah di Pemkab Jember. Dualisme itu antara lain di pos Sekda Jember, juga sejumlah camat, kepala dinas, juga kepala bagian.

Bahkan cerita lucu muncul dari sejumlah camat yang dijabat oleh dua orang camat. Seperti ada camat yang bertugas pagi, dan satunya bertugas siang atau sore. ***

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved