Breaking News:

Biodata Yasonna Laoly yang Namanya Disebut Irjen Napoleon Bonaparte di Sidang Kasus Djoko Tjandra

Yasonna Laoly disebut-sebut oleh Irjen Napoleon Bonaparte dalam sidang kasus Djoko Tjandra. Berikut profil dan biodatanya

Kolase Kompas.com dan Tribunnews
Ilustrasi foto Irjen Napoleon Bonaparte (kiri) dan Yasonna Laoly (kanan). Nama Yasonna Laoly Disebut Irjen Napoleon Bonaparte di Sidang Kasus Djoko Tjandra. Profil dan biodatanya ada di artikel ini 

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Simak profil dan biodata Yasonna Laoly yang namanya disebut-sebut oleh Irjen Napoleon Bonaparte dalam sidang kasus Djoko Tjandra.

Irjen Napoleon Bonaparte menyebut nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (22/2/2021).

Napoleon menyebutkan, penghapusan status buronan atau DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dari Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi bukanlah tanggung jawabnya.

Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Djoko Tjandra.
Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Djoko Tjandra. (Kolase Kompas.com)

Baca juga: Irjen Pol Napoleon Membela Diri: Hilangnya Nama Djoko Tjandra dari DPO Tanggung Jawab Menkumham

Baca juga: Yang Tersembunyi di Balik Kasus Djoko Tjandra, King Maker Belum Tersentuh, Boyamin: Saya Punya Bukti

Melainkan, kata Napoleon, hal tersebut menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

"Bahwa penghapusan nama Joko Soegiarto Tjandra dalam sistem ECS adalah kewenangan Menteri Hukum dan HAM RI ( Yasonna Laoly) atau Dirjen Imigrasi (Jhoni Ginting)," kata Napoleon.

Yasonna Laoly kemudian buka suara ihwal namanya yang disebut dalam persidangan red notice Djoko Tjandra.

Politikus PDIP itu pun memberikan penjelasan mengenai prosedur tetap (protap) di Imigrasi.

Katanya, hak untuk mencabut pencekalan merupakan permintaan APH. 

“Protap di Imigrasi itu: pencekalan maupun pencabutan pencekalan dilakukan atas permintaan APH (Aparat Penegak Hukum), bukan suka-suka kita,” cetusnya.

Halaman
1234
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta
Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved