Breaking News:

Berita Jember

Tidak Puas Keputusan Plh Bupati Jember, ASN Dipersilakan Menggugat ke PTUN

Kalau tidak puas bisa mengajukan gugatan ke PTUN. Pasti ada yang tidak puas dengan keputusan ini. Sinyal itu ada.

SURYA.CO.ID/Sri Wahyunik
Acara pengarahan Plh Bupati Jember, Hadi Sulistyo kepada ASN Pemkab Jember untuk menata birokrasi dan mengakhiri konflik dualisme jabatan di Pemkab Jember, Senin (22/2/2021) 

SURYA.CO.ID, JEMBER - Sikap Plh Bupati Jember, hadi Sulistyo yang mengakhiri konflik dualisme jabatan di jajaran Pemkab Jember lewat pengarahan langsung, Senin (22/2/2021), mendapat dukungan dari Kepala Inspektorat Pemprov Jatim, Helmy Perdana Putera.

Helmy bahkan menegaskan bahwa yang dikerjakan Hadi saat pengarahan kepada ASN Pemkab Jember di Aula PB Soedirman Kantor Pemkab Jember, sudah benar. Helmy mengatakan, Plh bupati Jember melaksanakan perintah gubernur untuk menegakkan aturan terkait penataan birokrasi di Jember.

"Sudah benar, Plh bupati melaksanakan perintah gubernur, sekaligus menjaga marwah gubernur di Jember. Gubernur itu kepanjangan tangan pemerintah pusat, pembina kabupaten dan kota, sekaligus simbol negara," ujar Helmy.

Dalam kegiatan bertajuk pengarahan Plh bupati Jember menata kembali birokrasi menuju transisi pemerintahan itu, Helmy juga didapuk memberi arahan kepada puluhan orang pejabat struktural yang mengikuti kegiatan tersebut.

Helmy menegaskan, penataan dan pengembalian birokrasi di Pemkab Jember tidak perlu dipersoalkan.

"Karena itu sudah kami kaji. Kalau ada yang bilang apa Pak Helmy baca aturannya. Saya tidak hanya baca, tetapi aturan itu juga saya keloni. Termasuk pejabat Pemprov yang hari ini ikut ke sini, tidak grudak-gruduk tetapi juga membawa program kegiatan untuk Jember," tegasnya.

Karenanya, Helmy meminta kepada ASN Pemkab Jember untuk melaksanakan keputusan gubernur yang tertuang dalam surat 15 Januari 2021. Pada surat itu, gubernur menyebut seluruh produk hukum yang dikeluarkan oleh Bupati Jember Faida, tidak sah alias ilegal.

Gubernur menyebut produk hukum itu antara lain penunjukkan Plt dan Plh di sejumlah OPD, pencopotan belasan pejabat, pendemisioneran pejabat, juga pengesahan Perkada APBD, dan Perbup KSOTK tahun 2021.

"Karena tidak sah, ya tidak perlu dicabut. Produk itu tidak sah, tidak usah dilaksanakan, tidak perlu dicabut," tegasnya.

Lebih lanjut, Helmy menyebut, jika ada ASN yang tidak sepakat dengan keputusan gubernur dan langkah Plh bupati, dipersilakan menempuh jalur hukum.

"Dan jalurnya di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), bukan melalui kejari. Kalau tidak puas, bisa menempuh atau mengajukan gugatan ke PTUN. Pasti ada yang tidak puas dengan keputusan ini. Sinyal itu ada," imbuhnya.

Karenanya, sebelum berangkat ke Jember, lanjut Helmy, ia sudah berkoordinasi dengan PTUN Jawa Timur. Ia memprediksi setelah penegakan aturan terkait birokrasi di Jember, bakal ada gugatan ke PTUN.

Senin (22/2/2021), Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo memberikan arahan kepada ASN Pemkab Jember, sekaligus menata kembali birokrasi di Pemkab Jember. Penataan birokrasi itu mengakhiri dualisme jabatan di banyak lembaga di Pemkab Jember.

Dualisme itu muncul akibat kebijakan di akhir masa kepemimpinan mantan Bupati Jember Faida. Dualisme itu juga mengakibatkan friksi di kalangan ASN Pemkab Jember. "Saat ini sudah tidak ada lagi dualisme jabatan di Pemkab Jember," pungkas Helmy.

Inspektorat Pemprov Jatim termasuk lembaga yang fokus mengawasi Pemkab Jember. Apalagi setahun terakhir sebelum Pilkada, Inspektorat menindaklanjuti sejumlah laporan dari Kabupaten Jember terkait tata kelola pemerintahan di Pemkab Jember. ***

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved