Breaking News:

Berita Jember

Plh Bupati Hadi Sulistyo Akhirnya Akhiri Dualisme Jabatan di Pemkab Jember

Plh Bupati Jember, Hadi Sulistyo mengakhiri dualisme jabatan di Pemkab Jember, Senin (22/2/2021).

SURYA.CO.ID/Sri Wahyunik
Acara pengarahan Plh Bupati Jember, Hadi Sulistyo kepada ASN Pemkab Jember untuk menata birokrasi dan mengakhiri konflik dualisme jabatan di Pemkab Jember, Senin (22/2/2021) 

SURYA.CO.ID, JEMBER - Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember, Hadi Sulistyo mengakhiri dualisme jabatan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jember, Senin (22/2/2021).

Hadi mengakhiri dualisme jabatan itu melalui acara 'pengarahan Plh bupati Jember menata kembali birokrasi di Pemkab Jember dalam rangka transisi pemerintahan, di Aula PB Soedirman Kantor Pemkab Jember.

Pejabat struktural di Pemkab Jember baik mulai eselon 2, 3, dan 4, mengikuti arahan tersebut.

Ada 71 orang pejabat dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengikuti arahan tersebut.

Sedangkan ratusan orang ASN yang lain mengikuti arahan itu melalui kanal YouTube Pemkab Jember, yang disiarkan secara langsung.

Menjadi pemandangan langka, karena pengarahan oleh Plh bupati itu juga diikuti oleh belasan orang pejabat dari OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga, rapat Pemkab Jember kali ini, berasa seperti rapat Pemprov Jatim.

Selain diikuti oleh ASN Pemkab Jember, pimpinan DPRD Jember dan ketua Komisi juga hadir, begitu juga dengan jajaran Forkopimda seperti Kapolres Jember dan Dandim 0824 Jember.

Hadi menegaskan, dirinya tidak membuat kebijakan baru meskipun memberikan arahan kepada ASN Pemkab Jember.

"Namun saya mengembalikan aturan yang ada, mematuhi dan melaksanakan kebijakan gubernur yang dituangkan dalam surat tertanggal 15 Januari. Bahwa produk hukum yang dikeluarkan bupati sebelumnya setelah masa cuti kampanye di luar tanggungan negara, itu adalah produk ilegal. Jadi harus dikembalikan ke aturan sebelumnya," ujar Hadi.

Kembali melongok ke belakang, ketika di masa kepemimpinan Bupati Jember Faida, menjelang akhir masa jabatannya di rentang waktu awal Desember 2020 hingga pertengahan Februari 2021. Ketika itu, Faida mengeluarkan sejumlah produk hukum, seperti pengesahan KSOTK dan menunjuk para Plt untuk menempati pimpinan OPD.

Halaman
123
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved