Breaking News:

Berita Jember

Pemkab Jember Sebelumnya 'Sangar', Stop Kebijakan Pemprov Sampai Tolak Bantuan Pemprov

Helmy mulai curhat dengan menuturkan adanya kesengajaan bahwa kebijakan dari Pemprov Jatim 'dimandegkan' di Jember.

SURYA.CO.ID/Sri Wahyunik
Bupati Jember periode 2016 - 2021 Faida secara resmi purna tugas dari jabatannya, ditandai dengan serah terima jabatan kepada Plh Bupati Jember, Hadi Sulistyo, Rabu (17/2/2021). 

SURYA.CO.ID, JEMBER - Acara pengarahan kepada para ASN Jember di di Aula PB Soedirman Kantor Pemkab Jember, Senin (22/2/2021), ternyata juga menjadi kesempatan bagi para pejabat Pemprov Jatim menyampaikan unek-uneknya.

Dalam acara yang dipimpin Plh Bupati Jember, Hadi Sulistyo itu, mereka menuturkan bagaimana alotnya menembus birokrasi di Pemkab Jember di kepemimpinan sebelumnya. Begitu sangarnya kesan dari kepemimpinan sebelumnya, bahkan marwah atau perintah Gubernur Jatim pun seperti sengaja distop.

Beberapa pejabat yang hadir antara lain Kepala Inspektorat Pemprov Jatim, Helmy Perdana Putera; Kepala Bakorwil V Jatim, R Tjahjo Widodo; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Drajat Irawan; juga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Sinarto.

Juga Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, M Gunawan Saleh; Kepala Biro Organisasi, M Hadi Wawan Guntoro, dan Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum, Sulistyaningsih.

Helmy mulai curhat dengan menuturkan adanya kesengajaan bahwa kebijakan dari Pemprov Jatim 'dimandegkan' di Jember.

"Kebijakan gubernur tidak terlaksana di Jember, padahal itu marwah seorang gubernur. Saya melihat memang sengaja 'dimandegkan' (dihentikan) di Jember. Saya sebut satu di antaranya, surat gubernur per 15 Januari yang tidak dilaksanakan," ujar Helmy.

Surat gubernur itu menyebut produk hukum yang dikeluarkan mantan Bupati Faida setelah kembali dari cuti kampanye, adalah cacat hukum. Sedangkan sejumlah kepala OPD mengeluhkan ditolaknya bantuan dari Pemprov Jatim ke Pemkab Jember.

Bantuan dari Pemprov Jatim yang ditolak oleh Pemkab Jember itu antara lain dari Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Hadi Sulistyo yang juga Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, mengatakan bahwa pada 2018, pernah mengalokasikan bantuan alat mesin pertanian. "Namun tidak tahu kenapa bantuan itu malah ditolak. Akhirnya sekalian saya nol-kan (batalkan)," ujar Hadi.

Karenanya ke depan, Hadi berharap tidak ada lagi penolakan bantuan dari Pemprov Jatim ke Pemkab Jember. "Apalagi ke depan banyak program yang akan diberikan ke Jember, tentunya untuk masyarakat Jember," tegasnya.

Sedangkan perwakilan Biro Hukum Sulistyaningsih mengeluarkan 'curhat' yang terbilang keras. Sulis mengaku menangani Bagian Pengawasan Produk Hukum kabupaten dan kota.

"Saya melihat produk hukum dari Jember ini tidak melewati Biro Hukum, langsung potong kompas dan diundangkan sendiri. Seperti Perbup KSOTK, juga Perkada APBD (2021), tidak pernah melewati fasilitasi di Biro Hukum," ujar Sulis. ***

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved