Breaking News:

Berita Gresik

Pemkab Gresik dan Pengembang KBD Saling Lempar Soal Perbaikan Kerusakan Fasum-Fasos

Anehnya, baik Pemkab Gresik maupun pengembang KBD malah saling lempar atas tanggung jawab pengelolaan dan perbaikannya.

surya/mochamad sugiyono
Kerusakan jalan serta padamnya PJU di KBD Gresik sering memicu kecelakaan dan tindak kriminalitas, Senin (21/2/2021). 

SURYA.CO.ID, GRESIK – Kerusakan sejumlah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang terjadi di kawasan perumahan nasional Kota Baru Driyerejo (Perumnas KBD), belakangan dikeluhkan para penghuninya.

Anehnya, baik Pemkab Gresik maupun pengembang KBD malah saling lempar atas tanggung jawab pengelolaan dan perbaikannya.

Manajemen Perumnas menyerahkan perbaikan fasum fasos ke Pemkab Gresik dan sebaliknya, Pemkab Gresik menyerahkan ke Perumnas, Selasa (22/2/2021).

Keresahan warga KBD tersebut beralasan karena saat ini banyak jalan rusak dan penerangan jalan umum (PJU) tidak menyala di malam hari. Sehingga, warga banyak menjadi korban jalan rusak dan pada malam hari warga dihantui tindak kriminalitas berupa jambret.

“Warga ingin kejelasan, siapa yang harus memperbaiki fasum dan fasos di KBD ini. Sehingga warga bisa menuntut ke pemkab atau ke manajemen Perumnas. Sebab sampai saat ini fasum dan fasos dibiarkan rusak. Dampaknya terasa pada warga,” kata Tito, salah satu pengurus paguyuban warga Perumnas KBD.

Padahal penyerahan fasum fasos Perumnas KBD ke Pemkab Gresik itu, memerlukan belasan miliar untuk kontraktor yang mengerjakan jalan dan saluran air. “Sekarang, jalan dibiarkan rusak berlubang dan jalan tergenang air akibat air tidak mengalir. Jadi uang belasan miliar itu digunakan untuk apa?,” imbuhnya.

Dwi selaku perwakilan Perumnas KBD mengatakan, fasum-fasos sudah diserahkan ke pemda pada 2019. Sehingga, perbaikan fasum-fasos itu seharusnya sudah menjadi kewenangan pihak pemda.

“Sudah ada tanda terimanya, dan diterima oleh dinas bersangkutan. Yang jelas jika ada kerusakan fasum maka yang bertanggung jawab adalah pemda," kata Dwi kepada wartawan melalui telepon selulernya.

Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Gresik, Achmad Wasil Miftahul Rachman terkesan berbelit saat ditanya serah terima fasum-fasos itu. Jawabannya tidak nyambung karena Wasil malah mengatakan soal untuk pesertifikatan yang belum selesai karena masih dalam proses.

"Lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Bappeda untuk prosesnya. Untuk pemeliharaan asetnya masih terkendala. Mestinya waktu satu tahun itu cukup untuk memproses balik nama,” kata Wasil. ****

Penulis: Sugiyono
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved