Breaking News:

Berita Pamekasan

Literatur Jadi Dasar Pemekaran Pamekasan, LP3M : Seharusnya Libatkan Bappeda

Artinya, naskah akademik pemekeraran menjadi Kota dan Kabupaten Pamekasan, dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif.

SURYA.co.id
Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam. 

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Rencana besar pemekaran (pemecahan) Pamekasan menjadi kabupaten dan kota, masih terus menjadi perdebatan. Kali ini, kajian naskah akademik oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dan Universitas Madura (Unira), yang menjadi dasar syarat pemekasan Pamekasan, kembali dikritik oleh Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M).

Ketua LP3M, Suroso melihat bahwa dasar penelitian IAIN dan Unira untuk menyatakan kelayakan Pamekasan dimekarkan, ternyata menggukanan metodelogi literatur. Artinya, naskah akademik pemekeraran menjadi Kota dan Kabupaten Pamekasan, dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif.

Yaitu jenis penelitian­kepustakaan (library research) sumber data primer dan data skunder. Itu sebagaimana tertuang dalam naskah abstrak akademik yang diserahkan kepada Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, Rabu (17/2/2021) lalu.

"Padahal untuk melakukan studi kelayakan menyangkut pemekaran wilayah, tidak hanya menggunakan metodologi literatur. Melainkan harus secara komprehensif (menyeluruh dan utuh)," kata Suroso kepada SURYA, Senin (22/2/2021).

Menurut Suroso, dalam kajian pemekaran Pamekasan harus melibatkan berbagai disiplin ilmu, juga dilakukan tim dengan melibatkan banyak ahli.

Seperti ahli planologi, ahli tehnik sipil, ahli ekonomi, ahli sosiologi, ahli statisk. Studi lapang dan juga Forum Group Discussion(FGD) ke unsur pemerintah, legislatif, tokoh agama, kiyai, akademisi, non government organisation (NGO), serta lainnya.

Juga beberapa pihak yang ahli dalam pemekaran. Misalnya untuk melihat peningkatan ekonomi, diperlukan orang yang ahli ekonomi. Untuk aspek sosialnya melibatkan ahli sosiologi. "Nah, apakah masyarakat Pamekasan mendukung atau tidak dengan pemekaran ini?" ujar Suroso.

Begitu juga dengan studi lapangan. Untuk perencanaan wilayah dan kota (PWK) melibatkan ahli planologi.

“Kalau kajiannya menggunakan literatur, itu kan pekerjaan mahasiswa untuk memperdalam teori. Jadi naskah akademik ini tak perlu dikaji lagi, karena tidak bisa dijadikan pijakan untuk pemekaran Pamekasan,” papar Suroso.

Dikatakan pula, sebenarnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan perlu dilibatkan, karena Bappeda bertugas sebagai perencana daerah. “Saya sarankan bupati dan dewan tidak perlu membedah naskah akademik yang diterima itu. Karena hanya menghabiskan energi dan membuang waktu saja,” tegas Suroso. ****

Penulis: Muchsin
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved