Breaking News:

Berita Tulungagung

Babak Belur Tak Ada Pemasukan, Pokdarwis Tulungagung Minta Minta Relaksasi Tempat Wisata

Kini setelah masuk zona oranye, Pemkab Tulungagung mulai melakukan relaksasi, kecuali untuk sektor pendidikan dan pariwisata.

surya/david yohanes
Pantai Niyama di Tulungagung sudah sepi pengunjung sejak tahun baru 1 Januari 2021. 

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Pokdarwis seluruh Kabupaten Tulungagung berharap Pemkab lekas melakukan relaksasi operasional destinasi wisata. Sebab seluruh lokasi wisata sudah tutup sejak 19 Desember 2020, saat Tulungagung masuk zona merah.

Kini setelah masuk zona oranye, Pemkab Tulungagung mulai melakukan relaksasi, kecuali untuk sektor pendidikan dan pariwisata. "Sebenarnya sudah ada harapan setelah seluruh Pokdarwis dikumpulkan Minggu kemarin," ujar Ketua Pokdarwis Tulungagung, Karsi Nero Sutamrin, Selasa (22/2/2021).

Menurut Karsi, dalam pertemuan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) itu, seluruh Pokdarwis diminta mengajukan tinjauan protokol kesehatan melalui Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan.

Kemudian mengajukan izin ke Satgas Kabupaten, sebelum dilakukan assesment oleh tim dari Kabupaten. Namun sampai saat ini belum ada yang mengajukan, karena menunggu formulir dari Disbudpar. "Form pengajuan kan dibuatkan oleh Disbudpar. Sampai saat ini formnya belum ada," sambung Karsi.

Karsi mengungkapkan, selama tidak beroperasi, kondisi Pokdarwis sudah babak belur. Bukan hanya karena tidak ada pemasukan, namun Pokdarwis juga terus mengeluarkan biaya operasional. Setidaknya biaya perawatan, biaya kebersihan dan pengamanan tetap harus dianggarkan setiap bulan.

"Kalau ada uang kas, uang iuran masih enak bisa dipakai. Kalau tidak punya uang kas, terpaksa pakai dana pribadi," keluhnya.

Kepala Disbudpar Tulungagung, Bambang Ernawan mengatakan sudah ada rencana relaksasi tempat wisata. Menurutnya, semua Pokdarwis harus mengajukan izin ke Satgas Kecamatan dan mendapat rekomendasi dari Disbudpar.

Setelah itu izin baru diajukan izin ke Satgas Kabupaten. "Nantinya keputusan akhir ada di bupati," terang Bambang.

Ada sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan untuk pemberian izin. Pada intinya izin mengacu pada penerapan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Bambang mencontohkan, jumlah fasilitas cuci tangan menyesuaikan dengan luas area wisata. "Bagaimana penerapan physical distancing di lokasi wisata, jumlah thermo gun misalnya, akan mempengaruhi penilaian," ujarnya.

Destinasi wisata yang dianggap sudah menerapkan 3M dengan proporsional akan diizinkan untuk dibuka. Sementara yang belum memenuhi kaidah 3M, diminta untuk melengkapinya. ***

Penulis: David Yohanes
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved