Jadi Pelabuhan Halal, Ring II Pelabuhan Tanjung Bulupandan Bangkalan Bisa Geser Port Klang Malaysia

SURYA.CO.ID, BANGKALAN - Peluang dan potensi Pelabuhan Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis Bangkalan sangat besar. Sejauh ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan telah menelaah potensi-potensi investasi unggulan dalam bentuk Pra Feasibility Study (Pra FS) atau studi kelayakan awal.

Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Bangkalan, Jemmi Tria Sukmana mengungkapkan, Minggu (21/2/2021), pra FS telah dilakukan terhadap tiga potensi investasi unggulan.

Meliputi pra FS Halal Port, Pra FS Pelabuhan Curah Kering, dan Pra FS tentang Potensi Investasi Industri Kemaritiman di pesisir Kecamatan Kamal-Socah.

“Kami harus agresif menangkap peluang invesitasi di Ring II Pelabuhan Tanjung Bulupandan. Kalau tidak, PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia) bisa membangun semua itu. Meski tidak mempunyai lahan, tetapi PT Pelindo selaku BUMN bisa saja membangun dengan cara reklamasi,” ungkap Jemmi.

Salah satu yang mencoba ditangkap dari Pelabuhan Tanjung Bulupandan adalah menjadi pelabuhan halal atau Halal Port. Dan itu direspon DPMPTSP berdasarkan gejala perkembangan pasar halal secara global saat ini.

Pasar halal semakin berkembang pesat karena meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya mutu dan kualitas produk. Selain itu, telah terjadi pergeseran persepsi konsumen atas konsepsi halal yang tidak lagi dipertimbangkan sebagai masalah keagamaan.

Konsep halal telah menjadi simbol global untuk jaminan mutu dan pilihan gaya hidup. Jemmi memaparkan, pasar produk pangan halal yang menjadi porsi bisnis utama dunia terdapat di negara-negara mayoritas Muslim. Di antaranya Aljazair, Bahrain, Mesir, Iran, Malaysia, Maroko, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Bisnis dan perdagangan halal, lanjutnya, mencakup kelompok produk dan jasa meliputi Pangan Halal, Produk Non-pangan Halal, Jasa Halal, dan Sistem Keuangan Halal.

“Pangan Halal merupakan porsi terbesar dari perdagangan dan bisnis halal saat ini. Disusul Produk Non-pangan Halal yang merupakan kategori dengan tingkat pertumbuhan pesat. Meliputi kosmetik, produk komsumsi, farmasi, kimia, kulit, hingga fashion. Logistik halal sudah menjadi kebutuhan saat ini,” paparnya.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Diamanatkan, proses awal hingga pengiriman barang sampai ke tangan konsumen terjamin halal.