Breaking News:

Berita Gresik

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Diperketat, Dirut Petrokimia Gresik Jamin Distributor 'Nakal' Dipidana

Sebab pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan dan harus disalurkan sesuai aturan

surya/mochamad sugiyono
Kunjungan anggota Komisi IV DPR RI ke Gudang Pupuk Petrokimia Gresik, Kamis (18/2/2021). 

SURYA.CO.ID, GRESIK - Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo memastikan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan pemerintah. Bahkan jika ada distributor yang menyelewengkan pupuk bersubsidi, pihaknya menegaskan menjeratnya secara pidana.

Janji itu disampaikan Dwi Satriyo saat mendampingi anggota Komisi IV DPR RI yang berkunjung ke Gudang Pupuk Petrokimia Gresik, Kamis (18/2/2021).

"Petrokimia Gresik mengimbau kepada distributor maupun pihak terkait, untuk meningkatkan sinergi demi kepentingan petani dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi," kata Dwi Satriyo.

Dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, Dwi Satriyo menegaskan, ia tidak akan ragu menindak tegas distributor dan penyalur pupuk bersubsidi yang melakukan kecurangan. Sebab pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan dan harus disalurkan sesuai aturan.

Segala bentuk penyelewengan akan berhadapan dengan pihak berwajib. "Kami tidak segan menindak tegas para distributor dan penyalur pupuk bersubsidi yang tidak jujur. Ingat, setiap tindakan penyelewengan pupuk bersubsidi dapat dijerat hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara," imbuhnya.

Lebih lanjut Dwi Satriyo, mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi menjadi faktor yang vital. Apalagi peningkatan produktivitas pertanian, tidak sekadar menjaga ketahanan pangan. Teapi juga sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional akibat wabah Covid-19.

"Dalam penyaluran pupuk bersubsidi, Petrokimia Gresik berpegang teguh pada prinsip 6 Tepat, yaitu Tepat Tempat, Tempat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Jenis, dan Tepat Waktu," katanya.

Pengetatan pengawasan pengiriman pupuk bersubsidi terhadap distributor, Dwi Satriyo, menambahkan, karena jumlah pupuk bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah jauh dari permintaan petani.

Sesuai Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) tahun 2021, kebutuhan pupuk petani di Indonesia tercatat 23 juta ton. Sementara alokasi pupuk bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah hanya 9,04 juta ton dan 1,5 juta liter pupuk organik cair setara 1.500 ton. Sehingga, muncul isu Kelangkaan pupuk bersubsidi.

"Isu kelangkaan pupuk bersubsidi biasanya terjadi pada petani yang belum menyusun e-RDKK. Karena syarat wajib petani menerima pupuk subsidi, harus menyusun e-RDKK terlebih dahulu," imbuhnya. ***

Penulis: Sugiyono
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved