Breaking News:

Berita Bangkalan

Pemkab Bangkalan Tertibkan Bangunan Perumahan Tanpa Izin, Proyek Disebut mulai 2018

Perumahan Kebun Asri di Desa Kebun, Kecamatan Kamal menjadi sasaran inspeksi mendadak (sidak) Tim Gabungan Pemkab Bangkalan, Kamis (18/2/2021).

surya.co.id/ahmad faisol
Sejumlah petugas gabungan Pemkab Bangkalan menempelkan stiker bertuliskan, ‘Bangunan Ini Tidak Berizin’ di bagian depan tembok bangunan Perumahan Kebun Asri, Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kamis (18/2/2021). 

SURYA.CO.ID | BANGKALAN – Perumahan Kebun Asri di Desa Kebun, Kecamatan Kamal menjadi sasaran inspeksi mendadak (sidak) Tim Gabungan Pemkab Bangkalan, Kamis (18/2/2021).

Perumahan ini  diduga tidak mengantongi selembar pun dokumen perizinan.

Tim gabungan terdiri dari Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan pihak Kecamatan Kamal selaku pemangku wilayah.

Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Bangkalan Jemmi Tria Sukamana mengungkapkan, hasil koordinasi dengan Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP tidak menemukan data pengajuan perizinan atas nama Perumahan Kebun Asri.

”Kami menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keberadaan perumahan yang diduga belum mengantongi dokumen perizinan, ternyata benar. Tidak ada selembar dokumen perizinan yang dimiliki,” ungkapnya di lokasi perumahan tersebut.

Begitu tiba di lokasi, anggota Satpol PP Bangkalan langsung menempelkan kertas stiker bertuliskan, ‘Bangunan Ini Tidak Berizin’ di bagian depan tembok bangunan rumah yang belum dilapisi adonan semen.

“Kami ke lokasi ini untuk melakukan penertiban secara persuasif, memberikan peringatan bahwa bangunan itu tidak ada izin, tidak ada data di perizinan,” jelas Jemmi didampingi Kasi Trantib Satpol PP Bangkalan Ahmad Ramadhan.

Ia memaparkan, kebutuhan dokumen-dokumen perizinan yang diperlukan pihak pengembang perumahan meliputi Npmor Izin Berusaha (NIB), dilanjutkan dengan Izin lokasi, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikasi Layak Fungsi (SLF) yang dikeluarkan Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan.

“Kondisi bangunan harus dicek PUPR, apakah layak atau tidak? Tanahmya masuk kawasan berbahaya atau konstruksi bangunan berpotensi roboh? Pemerintah hanya ingin menjamin keamanan bagi pelaku usaha dan pembeli rumah,” papar Jemmi,

Dengan begitu, lanjutnya, pihak pengembang bisa leluasa memasarkan unit-unit rumah kepada masysarakat.

Halaman
123
Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved