Breaking News:

Berita Pamekasan

Muncul Wacana Pemekaran, Mantan Konsultan Bappeda Jatim Sebut Pamekasan Belum Layak

Ia justru menila bahwa dari empat kabupaten yang layak untuk dimekarkan adalah Sumenep. Dari luas daerahnya dengan sejumlah pulaunya.

tribun jatim
Bupati Pamekasan Baddrut Tamam 

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Hasil kajian pemekaran wilayah Pamekasan menjadi Kota dan Kabupaten Pamekasan mendapat pertentangan. Sebab sampai saat ini Pamekasan dinilai tidak layak untuk dimekarkan. Apalagi hasil kajian itu hanya berdasar kajian akademik yang tidak menyeluruh dan tidak utuh.

Ketua Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M), Suroso kepada SURYA, Kamis (18/2/20121) mengatakan, pihaknya tidak setuju Pamekasan dimekarkan. Apalagi kalau rencana itu hanya menjadi salah satu syarat adminstrasi menuju pembentukan Provinsi Madura.

Penolakan LP3M ini menanggapi hasil kajian naskah akademik dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dan Universitas Madura (Unira). IAIN dan Unira Madura menyatakan Pamekasan dinilai memenuhi syarat dasar untuk dimekarkan lewat naskah akademik yang diserahkan kepada Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, Rabu (17/2/2021).

“Kami sangat tidak setuju, dan tolong jangan paksakan Pamekasan pecah jadi dua. Ditinjau dari berbagai aspek, seperti jumlah penduduknya yang sedikit, pendapatan asli daerah (PAD) juga kecil dan tidak memiliki sumber daya alam handal, Pamekasan tidak layak dimekarkan” papar Suroro.

Suroso yang juga mantan Konsultan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Jatim selama 13 tahun, 2005 – 2018, meragukan hasil laporan akademik yang diserahkan ke Bupati Baddrut Tamam dan menilai kajian itu tidak dilakukan dengan metode yang benar.

Suroso menanyakan kapan penelitian itu dilakukan, seperti samplingnya bagaimana dan apa saja, apa metodologi yang digunakan, dengan pendekatan apa, dan analisis yang dipakai. Begitu juga, apakah hasil penelitian itu pernah diprensetasikan ke publik, terutama kepada stakeholder Pamekasan, ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi.

“Sekarang tiba-tiba muncul hasil penelitian. Apakah yang melakukan penelitian itu ahli di bidang yang ada hubungannya dengan pemekaran. Jika menggunakan penelitian akademik, kan banyak akademik mana? Apakah secara ekonomi, pemerintahan atau bidang lain?” ujar Suroso yang banyak menghasilkan penelitian di Madura bersama LP3M.

Ditegaskan Suroso, kajian tidak seharusya dilakukan dengan hanya mengambil Pamekasan sebagai sampel, karena ada Sampang, Sumenep dan Bangkalan di Madura.

Sudah seharusnya empat kabupaten di Madura dikaji dan dirangking mana paling layak dimekarkan. Kemudian, dianalisa dan dikonsultasikan dengan empat kabupaten.

Selanjutnya Suroso bisa menerima Madura jadi provinsi, namun harus memenuhi syarat. Hasil kajiannya juga harus konperehensip dilakukan oleh institusi kredibel dan ahli di bidangnya.

Halaman
12
Penulis: Muchsin
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved