Breaking News:

Berita Situbondo

Menderita saat Pandemi, Pedagang Pattok Masih Ditarik Rp 1,3 Juta; DPRD : Silakan Tempuh Jalur Hukum

pedagang Pasar Pattok keberatan dengan besarnya biaya retribusi, ditambah biaya ukur per kios yang mencapai Rp 1,3 juta per kios.

surya/izi hartono
Kondisi Pasar Pattok di Kecamatan Asembagus Situbondo yang tampak sepi, Kamis (18/2/2021). Para pedagang keberatan dengan tingginya retribusi. 

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Saat penjualan sepi akibat pandemi Covid-19, para pedagang buah di Pasar Pattok, Desa/Kecamatan Asembagus Situbondo makin terpuruk, justru akibat peraturan daerah (perda) yang memberatkan.

Saat mengadu ke DPRD Situbondo, Kamis (18/2/2021), perwakilan pedagang mengaku masih ditarik Rp 1,3 juta untuk biaya ukur kios mereka.

Sebanyak 10 perwakilan pedagang diterima anggota Komisi II DPRD dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Pemkab Situbondo di ruang rapat fraksi.

Salah satu perwakilan pedagang , Budi Iriyanto menegaskan, pada intinya para pedagang Pasar Pattok keberatan dengan besarnya biaya retribusi, ditambah biaya ukur per kios yang mencapai Rp 1,3 juta per kios.

Dikatakan Budi, lapak-lapak di Pasar Pattok dari Timur hingga Barat hanya berjumlah 50 lapak. Dan para pedagang mendapat penjelasan dari Disdaperin bahwa direncanakan ada sosialisasi penerapan retribusi dan biaya ukur, sampai pelantikan Bupati-Wakil Bupati Situbondo yang baru.

"Tadi para pedagang meminta Kadis Perdagangan, penarikan retribusi sebaiknya diawali sosialisasi dan menunggu kepala daerah baru dilantik," ujar Budi kepada SURYA usai pertemuan.

Ia menjelaskan, para pedagang keberatan karena tiba tiba ada pengukuran dan per kios dimintai Rp 10.000 per meter. "Memang aturannya ada, tetapi seharusnya tahu bahwa sekarang masa pandemi. Kami keberatan, misalnya ada pedagang yang mengaku bahwa sehari hanya bisa menjual lima gelas kopi," tuturnya.

Budi juga mengaku memiliki kios seluas 2x3 meter dan membayar retribusi Rp 110.000 per tahun, belum ditarik biaya listrik dan air. "Pedagang minta (retribusi baru) ditangguhkan karena dampak pandemi sangat dirasakan," katanya.

Selain masalah retribusi, lanjut Budi, para pedagang mengeluhkan biaya ukur Rp 1,3 juta oleh oknum dengan dalih tanahnya akan disertifikatkan. "Tidak hanya ditarik restribusi, pedagang juga ditarik kas Rp 10.000," tukasnya.

Tetapi Kepala Disdagperin, Abdul Kadir mengatakan, penarikan retribusi itu sudah sesuai perda. Namun masyarakat belum mengetahui, karena sebelumnya Pasar Pattok itu tidak dikelola pemkab. Alasan pengukuran itu, jelas Kadir, pihaknya memerlukan denah dan profil pasar serta data sewa pedagang.

"Dewan memberi solusi, agar pedagang tidak menandatangani sebelum ada sosialisasi. Kami setuju, ini hanya masalah miskomunikasi dan pedagang tidak mengetahui kalau tanah di pasar itu menjadi milik pemkab " kata Kadir, tanpa menjelaskan apakah ada penarikan biaya dari proses pengukuran itu.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II, Hadi Priyanto mengatakan, para pedagang sebenarnya meminta ada sosialisasi dan tidak langsung dilakukan pengukuran. "Tadi sudah disepakati setelah bupati baru dilantik, sosialisasi pemanfaatan lahan (pasar) baru bisa dimulai," kata Hadi.

Hadi juga menegaskan, Disdagperin ternyata menyampaikan bahwa tidak ada biaya dari pengukuran kios-kios itu. "Jika para pemanfaat lahan tidak terima masalah penarikan itu, dan kalau mereka dirugikan, monggo tempuh saja jalur hukum," tegasnya. ****

Penulis: Izi Hartono
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved