Breaking News:

Pilkada Surabaya 2020

Alasan MK Tolak Gugatan Machfud Arifin Soal Surat Cinta Risma kepada Warga Minta Pilih Eri-Armuji

MK tolak gugatan Machfud Arifin-Mudjiaman soal Tri Rismaharini alis Risma kirim surat ke warga Surabaya minta dukung pasangan Eri-Armuji.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Iksan Fauzi
surya.co.id/ahmad zaimul haq
SAMBUT KEMENANGAN - Tri Rismaharini, Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan hadir di DPC PDIP Surabaya untuk memberi selamat kepada Eri Cahyadi-Armuji yang unggul dalam hitung cepat pada Pilwali Surabaya 2020, Rabu (9/12/2020). MK tolak gugatan Machfud Arifin-Mujiaman soal surat cinta Risma. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Terungkap alasan Mahkamah Konstitusi (MK) tolak gugatan Machfud Arifin-Mudjiaman soal Tri Rismaharini alis Risma kirim surat ke warga Surabaya minta dukung pasangan Eri-Armuji.

Menurut MK, ada temuan fakta Risma mendapatkan surat tugas dari DPP PDIP untuk menjadi juru kampanye tim pemenangan pasangan calon Eri-Armuji.

"Mahkamah juga menemukan fakta bahwa Tri Rismaharini mengajukan cuti kampanye kepada Gubernur," terang Hakim MK Manahan Sitompul, Selasa (16/2/2021).

Termasuk mengenai surat terbuka dari Tri Rismaharini dan bahan kampanye yang menggunakan nama dan gambar Foto Tri Rismaharini.

Mahkamah mengutip pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 PKPU 11 tahun 2020, bahwa desain dan materi alat peraga kampanye dapat memuat foto pengurus partai politik.

Kuasa Hukum calon Walikota Surabaya Machfud Arifin, Very Juaidi (kanan) menjelaskan terkait gugatan sengketa Pilwali Surabaya 2020 di Makamah Konstitusi, Jumat (22/1/2021).
Kuasa Hukum calon Walikota Surabaya Machfud Arifin, Very Juaidi (kanan) menjelaskan terkait gugatan sengketa Pilwali Surabaya 2020 di Makamah Konstitusi, Jumat (22/1/2021). (surya.co.id/sugiharto)

"Sehingga dari surat yang dikirim KPU pusat ke KPU Jatim ditegaskan bahwa foto pejabat daerah dapat dicantumkan dalam desain bahan kampanye sepanjang pejabat tersebut pengurus partai politik pengusung pasangan calon dan tidak menggunakan atribut pejabat daerah," katanya.

Mahkamah juga tidak menemukan bukti selebaran atau brosur yang menampilkan foto Tri Rismaharini dalam jabatannya sebagai Wali Kota.

Demikian juga dengan video pesan Tri Rismaharini pada warga Surabaya, tidak tercantum jabatan Wali Kota.

MK juga menyampaikan bahwa Laporan terhadap dalil Machfud-Mujiaman juga sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan sentra Gakkumdu.

"Dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, pihak terkait, dan ahli yang hasilnya tidak benar terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon," kata Manahan.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved