Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Pelantikan Kepala Daerah di Jatim Ditunda, Begini Penjelasan Pemprov Jatim

Dipastikan bahwa pelantikan bupati dan wali kota terpilih di Jawa Timur ditunda.

SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jatim, Jempin Marbun. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jatim, Jempin Marbun memastikan bahwa pelantikan bupati dan wali kota terpilih, ditunda.

Sebelumnya pelantikan dijadwalkan akan dilakukan pada Rabu (17/2/2021). Kepada SURYA.CO.ID, Senin (15/2/2021), Jempin menegaskan bahwa penundaan itu menjadi keputusan rapat bersama Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, kemarin.

Bahwa diputuskan, pelantikan kepala daerah akan dilakukan pada akhir Februari 2021 mendatang.

"Untuk tanggal pastinya belum tahu, yang jelas ditunda hingga akhir Februari. Itu jadi keputusan rapat bersama Ditjen Otoda kemarin," kata Jempin.

Namun, sempat tersiar kabar bahwa pelantikan akan ditunda para 26 Februari mendatang. Tapi, Jempin belum berani membenarkan.

Jempin menyebutkan, bahwa Kemendagri tidak menyebut alasan penundaan pelantikan.

Namun dalam rapat tersebut hanya disampaikan terkait format pelantikan. Bahwa karena alasan pandemi covid-19, pelantikan bisa melalui virtual.

Lebih lanjut, sebagaimana diketahui bahwa pelantikan tanggal 17 Februari 2021 sejatinya dilakukan sesuai dengan masa jabatan 17 kepala daerah yang berakhir. Yakni Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Kediri, Situbondo, Kota Pasuruan, Malang, Jember, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Sumenep, Mojokerto Kota dan Kabupaten Blitar serta Banyuwangi.

Akan tetapi, karena alasan hukum dan sengketa pilkada, tiga daerah dipastikan mundur yaitu Kota Surabaya, Lamongan dan Banyuwangi.

Hingga hari ini, proses hasil pilkada serentak tiga daerah itu masih gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, karena ada instruksi dari Kemendagri maka yang ditunda bukan hanya tiga daerah itu, melainkan 17 daerah tersebut di atas.

"Akibat penundaan ini, maka posisi kepala daerah yang sudah berakhir masa jabatannya, dipastikan kosong. Jabatan itu akan diisi pelaksana harian (Plh) oleh sekkab atau sekkota setempat. Termasuk sekkota atau sekkab yang ditempati pelaksana tugas (Plt)," pungkas Jempin.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved