Breaking News:

VTube dan Tik Tok Cash Diblokir, Simak Penjelasan Lengkap Kemenkominfo

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) memblokir situs TikTok Cash.

ilustrasi Kompas
ilustrasi 

SURYA.co.id I JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) memblokir situs TikTok Cash.

Kebijakan pemerintah ini didasarkan permintaan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan ( OJK).

OJK meminta Kominfo memblokir TikTok Cash, karena platform tersebut tidak memiliki izin dan diduga merupakan skema money game, karena tidak ada barang atau jasa yang dijual.

TikTok Cash sempat ramai menjadi perbincangan masyarakat, karena disebut dapat memberikan imbalan uang dengan hanya melihat video TikTok.

elain TikTok Cash, masyarakat juga sempat dihebohkan dengan kemunculan VTube, yang menawarkan imbalan poin bagi anggotanya setelah menonton iklan di platform tersebut.

Poin yang diperoleh itu dapat ditukar dengan uang tunai. Sebelumnya, OJK juga telah meminta Kominfo untuk memblokir situs dan aplikasi VTube yang bernaung di bawah PT Future View Tech, karena terindikasi sebagai skema money game. "VTube masuk daftar investasi ilegal oleh Satgas Waspada Investasi sejak Juni 2020," kata Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L. Tobing, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (14/2/2021).

, Tongam mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlibat dengan kegiatan investasi yang berstatus ilegal. "Masyarakat diminta untuk tidak ikut kegiatan ilegal," kata Tongam.

Mengutip penjelasan dari Kominfo yang diunggah di akun Instagram Kemenkominfo pada Sabtu (13/2/2021) situs web dan aplikasi VTube diarahkan untuk diblokir hingga mendapatkan izin.

Kominfo mengatakan, VTube menawarkan pembagian keuntungan atau profit sharing kepada anggotanya yang menonton iklan di aplikasi VTube.

"Anggota mengumpulkan poin dari menonton iklan yang ada di VTube dan dicairkan dalam bentuk uang," sebut Kominfo. Selain itu, Kominfo menyebut, anggota VTube juga bisa mendapatkan poin tambahan dengan mengajak orang lain bergabung atau upgrade level misi dengan membayar sejumlah biaya.

Mengurus perizinan

Melalui unggahan di Instagram, Kominfo juga menyampaikan bahwa saat ini VTube tengah mengajukan izin operasional, dan berada dalam pengawasan Satgas Waspada Investasi.

Satgas tersebut beranggotakan 13 kementerian dan lembaga, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran serta praktik investasi ilegal. Mengenai proses pengajuan izin operasional dari VTube, Tongam mengakui bahwa saat ini pihak VTube memang tengah mengurus izin yang dibutuhkan agar bisa beroperasi. "Mereka sedang mengurus izin, tapi sebelum ada izin, mereka tidak bisa beroperasi," ujar Tongam. Dia mengatakan, VTube harus mendapatkan izin terkait dengan usaha jasa periklanan sebelum bisa beroperasi.

Satgas Waspada Investigasi memberikan lima rekomendasi untuk proses normalisasi VTube, yaitu:
1. Menertibkan komunitas yang saat ini sudah ada
2. Tidak menggunakan mata uang asing
3. Tidak ada sistem member get member atau referral point
4. Poin tidak dibeli dari pengguna lainnya, tapi melalui perusahaan secara langsung
5. Mengurus server di Indonesia

Editor: Suyanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved