Berita Surabaya

Pengajuan Usulan Bedah Rumah di Surabaya Terus Berdatangan, Dinsos: Sudah Tercatat Ratusan

Usulan untuk perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Surabaya setiap harinya ada dan masih terus masuk.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Cak Sur
Istimewa/Dokumen Dinsos Surabaya
Petugas saat melakukan bedah rumah di Surabaya beberapa waktu lalu. Tahun ini pemkot menargetkan dapat menyasar 842 unit rumah tidak layak huni di Surabaya. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Usulan untuk perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Surabaya terus berdatangan.

Hingga awal Februari 2021, Dinas Sosial Surabaya mencatat sudah menerima 275 unit rumah yang diajukan untuk mendapat program bedah rumah di Surabaya.

"Pengajuan usulan perbaikan Rutilahu dari lurah, setiap harinya ada dan masih terus masuk," kata Staf Seksi Rutilahu Dinas Sosial Kota Surabaya, Achmad Zamroni, Sabtu (13/2/2021).

Mekanismenya, memang usulan calon penerima program rehabilitasi rumah itu berasal dari bawah. Kemudian diusulkan pada Dinsos. Selanjutnya, Dinsos melakukan verifikasi.

Sebab, tidak semua yang mengajukan itu dapat langsung menerima program itu seketika. Ada tahapan dan ketentuan yang diperhatikan.

Syaratnya pun sudah ditetapkan rinci oleh Pemkot Surabaya. Di antaranya, calon penerima harus merupakan warga Surabaya yang dibuktikan dengan KTP. Kemudian tergolong masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Lalu, surat kepemilikan tanahnya harus jelas tak boleh sengketa.

Zamroni mengatakan, saat ini pihaknya terus mempersiapkan segala macam tahapan.

Di tahun ini, Pemkot menargetkan dapat membedah 842 unit rumah tidak layak huni.

Hingga April mendatang, setidaknya sudah bisa menyasar 400 unit rumah.

"(Sekarang) Semua masih di tahap perencanaan atau persiapan berkas pencairan termin," ungkapnya.

Target 842 rumah itu diketahui memang turun jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disebut lantaran pandemi Covid-19. Sebab, biasanya target bisa mencapai 1000 unit.

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti meminta agar jumlah atau kuota rehabilitasi sosial Rutilahu tak dikurangi meski pandemi.  Kuota bedah rumah yang menjadi hak warga harus tetap direalisasikan.

Menurutnya, papan atau rumah adalah kebutuhan mendasar warga. Apalagi saat musim penghujan jika atap bocor bertahun-tahun harus diganti.

Reni kurang sependapat karena alasan pandemi kuota bedah rumah dikurangi.

"Tahun 2020 kemarin kuotanya berkurang karena ada realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Tahun ini sebaiknya tak perlu lagi ada pengurangan jatah Rutilahu," kata Reni, belum lama ini.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved