KONDISI Praka Hendra Sipayung Setelah Ditembak KKB Papua dari Jarak Dekat, Ada Unsur Dendam

SURYA.co.id | PAPUA - Berikut kondisi Praka Hendra Sipayung setelah ditembak KKB Papua dari jarak dekat di pinggir Jalan Mamba, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Praka Hendra Sipayung ditembak anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat Pemda dan TNI Polri rapat koordinasi pemulangan pengungsi dari perkampungan ke ibu kota Sugapa. 

Diduga, penembakan tersebut ada unsur balas dendam dari para anggota KKB Papua kepada TNI Polri.

Pasalnya, tidak lama sebelum Praka Hendra Sipayung ditembak, TNI Polri menewaskan salah seorang anggota KKB.

Namun, Dandim 1705/Nabire Letnan Kolonel (Inf) Benny Wahyudi belum bisa memastikan, KKB siapa yang menembak Praka Hendra Sipayung.

Praka Hendra Sipayung merupakan anggota Kodim Persiapan Intan Jaya yang akan berada di bawah wilayah teritorial Kodim 1705/Nabire.

Kondisi Praka Hendra Sipayung setelah ditembak masih sadar.

“Korban anggota TNI tertembak di bagian pelipis sebelah kanan dan masih sadar,” tandas Dandim Nabire.

Praka Hendra Sipayung ditembak KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Jumat (12/2/2021).

Pihak TNI pun menduga kejadian tersebut sebagai bentuk balas dendam yang dilancarkan KKB kepada personel keamanan Indonesia yakni TNI dan Polri.

Benny Wahyudi menjelaskan, ada dugaan KKB menyerang Praka Hendra Sipayung untuk membalas dendam setelah tewasnya salah satu anggota mereka di daerah Hitadipa beberapa waktu lalu.

Saat itu, Satuan Batalyon Infanteri 400/Banteng Raider memang berhasil melumpuhkan satu anggota KKB bernama Peria Mirip dalam kontak tembak di Hitadipa pada 4 Februari 2021.

”Saat ini anggota kami dalam posisi status keamanan siaga satu.

Saya telah menginstruksikan seluruh anggota untuk meningkatkan kewaspadaan dan patroli di daerah Sugapa,” ujar Benny, Jumat (12/2/2021).

Dandim juga belum dapat memastikan, KKB yang melakukan aksi tersebut berasal dari kelompok mana.

Pasalnya, selama ini, diketahui ada dua KKB di Intan Jaya, yaitu kelompok pimpinan Undius Kogoya dan Sabinus Waker.

“Kami belum tahu (kelompok mana), karena sudah banyak pemain di Intan Jaya,” kata Benny.

Pemerintah tolak dialog dengan KKB Papua

Sementara itu, Pemerintah menegaskan tidak akan berkompromi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyatakan KKB secara nyata telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di awal 2021, KKB diduga melakukan berbagai tindak pidana yang mengganggu kondusifitas keamanan dan ketertiban. Bahkan mengancam keamanan aparatur pemerintahan kabupaten.

Terbaru, KKB diduga melakukan tindak pidana terhadap warga Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pad 8 Februari 2021. Peristiwa tersebut membuat warga terpaksa mengungsi dari tempat tinggalnya.

"Pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua, yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Jaleswari melalui keterangan tertulisnya, Jumat (12/2/2021).

Jaleswari menambahkan pemerintah pusat tetap bertanggung jawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB.

Ia mengakui dengan wilayah yang luas, Provinsi Papua memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Namun masalah di Kabupaten Intan Jaya sangat spesifik dan tidak mewakili Papua pada umumnya.

Jaleswari menjelaskan dalam penyelesaian permasalahan di Papua, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan.

Saat ini, Pemerintah melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Kepres Nomor 20 Tahun 2020, secara serius memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Otonomi khusus untuk Papua juga akan terus berlanjut melalui perbaikan UU Otonomi Khusus Papua yang prosesnya sedang berlangsung," ujarnya.

Lebih lanjut Jaleswari juga mendorong agar pemerintah pemerintah provinsi melakukan koordinasi dengan para tokoh adat dan pemimpin agama setempat.

Pemerintah Provinsi Papua saat ini meminta kehadiran Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya kembali ke wilayah kerjanya.

Termasuk meminta Bupati dan jajarannya untuk kembali bekerja di Intan Jaya dan tidak bekerja dari Nabire..

"Pemerintah pusat mempercayakan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat menyelesaikan masalah ini dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dari kabupaten Intan Jaya," ujar Jaleswari.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai belakangan ini aksi KKB mengancam keamanan hidup masyarakat. Khususnya di daerah Intan Jaya, Papua.

Selain menambah personel aparat keamanan, pemerintah juga perlu menyiapkan tim penanganan konflik secara khusus, karena KKB telah menghambat roda pemerintahan daerah setempat.

Azis juga menilai pemerintah perlu memikirkan solusi lain untuk meredam aksi KKB.

Salah satunya membuka ruang dialog dengan pendekatan yang persuasif bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Intan Jaya, untuk menciptakan rekonsiliasi dan perundingan damai yang dapat menghentikan aksi KKB.

"Kebijakan-kebijakan itu harus segera dilakukan agar keamanan masyarakat dapat dipastikan terjaga dengan baik," ujar Azis.

Diketahui aksi teror yang dilakukan KKB kerap kali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pada Senin 8 Februari 2021, anggota KKB menembak seorang warga sipil di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Intan Jaya.

Selasa 9 Februari 2021, KKB menikam seorang tukang ojek hingga tewas di Kampung Ilambet, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

Keesokan harinya, KKB menembaki personel Kepolisian Resor Puncak yang hendak mengamankan motor milik tukang ojek tersebut.