Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Pembiayaan PPKM Mikro di Jawa Timur Pakai APBDes hingga APBD

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa pembiayaan pelaksanaan PPKM Mikro bisa diambilkan dari sejumlah pos anggaran.

SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa pembiayaan pelaksanaan PPKM Mikro bisa diambilkan dari sejumlah pos anggaran.

Misalnya, untuk pembiayaan posko tingkat desa dan kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah berdasarkan pokok kebutuhan.

"Kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)," kata Khofifah.

Hal itu juga sebagaimana tersebut dalam Kepgub No 188/59/KPTS/013/2021 tentang PPKM Mikro.

Sedangkan untuk kebutuhan di tingkat kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Selanjutnya kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia.

"Kalau kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota," terangnya.

Selain itu juga ada kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar, maka kebutuhan pembiayaan dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sebagaimana diketahui, PPKM berskala mikro digelar sejak tanggal 9 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021 mendatang dan skalanya berbasis RT.

Dengan skala pembatasan yang semakin kecil, maka Khofifah berharap, bahwa signifikansi PPKM untuk dapat menekan laju penyebaran Covid-19 bisa terwujud.

"PPKM berskala mikro diterapkan di seluruh kabupaten/kota, basisnya mikro, basisnya adalah RT. Jadi prinsip basisnya mikro sekali. Poskonya ada di desa, karena ini kaitannya dengan update data dan dinamika di masing-masing desa," tegas Khofifah.

Lebih lanjut ia menyebutkan, Jatim telah memiliki best practice Kampung Tangguh Semeru, di mana format PPKM mikro yang basisnya adalah partisipasi masyarakat sangat mirip dengan apa yang telah dilakukan di kampung tangguh. Sehingga ia yakin bahwa bupati dan wali kota di seluruh Jatim telah memiliki referensi yang tepat dalam PPKM Mikro ini.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved