KKB Papua Kian Beringas hingga Bupati Natalis Tabuni Tak Berani Ngantor, Begini Reaksi Istana Negara

SURYA.CO.ID - Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang kian beringas memantik reaksi pihak Istana Negara. 

Terbaru, KKB diduga melakukan tindak pidana terhadap warga Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada 8 Februari 2021.

Hal ini menyebabkan warga mengungsi dari tempat tinggalnya.

Bahkan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni dan stafnya mengungsi ke wilayah lain karena ancaman KKB. 

Menanggapi hal ini, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pemerintah tidak akan berkompromi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) di Provinsi Papua.

• Biodata Tengku Zulkarnain yang Mengaku Anak China saat Imlek, Ternyata Silsilah Keturunan dari Sini

• Janji Jenderal Andika Perkasa untuk Penderita Covid-19 di Zona Merah, Akan Pakai Barak-barak TNI AD

Dia pun menegaskan, pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan masyarakat di Papua.

"Pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua, yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Jaleswari dalam siaran pers yang dikutip Kompas.com, Jumat (12/2/2021).

"Pemerintah bertanggung jawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB," lanjutnya.

Jaleswari menjelaskan, sejak awal 2021, KKB diduga melakukan berbagai tindak pidana yang mengganggu kondusifitas keamanan dan ketertiban.

Bahkan mengancam keamanan aparatur pemerintahan kabupaten.

Dia meminta aparat keamanan diminta untuk mengambil tindakan terukur dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan guna menciptakan keamanan bagi masyarakat di Intan Jaya.

Jaleswari menuturkan, Pemerintah Provinsi Papua saat ini meminta kehadiran Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya kembali ke wilayah kerjanya.

"Termasuk meminta Bupati dan jajarannya untuk kembali bekerja di Intan Jaya dan tidak bekerja dari Nabire," katanya.

"Pemerintah pusat mempercayakan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat menyelesaikan masalah ini dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dari kabupaten Intan Jaya," lanjut Jaleswari.

Pemerintah provinsi diharapkan untuk melakukan koordinasi dengan para tokoh adat dan pemimpin agama setempat.

Sementara itu, peran pemerintah pusat akan memberi dukungan kepada provinsi dan kabupaten termasuk menyediakan bantuan sosial dan kesehatan.

Jaleswari menambahkan, Provinsi Papua adalah wilayah yang luas dengan permasalahan yang berbeda-beda.

Masalah di Intan Jaya sangat spesifik dan tidak mewakili Papua pada umumnya.

Sebagai bagian penyelesaian permasalahan di Papua, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan.

"Saat ini, Pemerintah melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Kepres Nomor 20 Tahun 2020, secara serius memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat," tutur Jaleswari.

"Otonomi khusus untuk Papua juga akan terus berlanjut melalui perbaikan UU Otonomi Khusus Papua yang prosesnya sedang berlangsung," tambahnya.

Bupati Ngungsi

Diberitakan sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengakui, roda pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya tidak berjalan karena situasi keamanan tak kondusif.

Kondisi keamanan itu membuat Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni dan jajarannya tak berada di kantor di Distrik Sugapa, ibu kota kabupaten, sejak awal 2021.

Paulus mengaku telah bertemu dengan Natalis di Jayapura beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, Natalis mengaku merasa tidak aman berada di Distrik Sugapa.

"Beliau beberapa waktu lalu saya undang di Jayapura dan menyampaikan memang di Intan Jaya sangat tidak kondusif karena ada banyak hal yang membuat beliau khawatir," kata Paulus di Jayapura, Senin (8/2/2021).

Paulus mengatakan, KKB secara khusus mengancam Natalis Tabuni.

Aparat keamanan, kata Paulus, akan berusaha sekuat tenaga membuat situasi keamanan di Intan Jaya kembali kondusif.

Paulus pun berharap pemerintah daerah mendukung upaya TNI-Polri dalam mewujudkan rencana tersebut.

"Yang penting Pak Bupati siapkan fasilitas yang cukup untuk kita perkuat kekuatan karena di situ masih ada kelemahan. Untuk membangun sesuatu itu perlu waktu," kata Paulus.

Pengakuan Natalis Tabuni

Sementara itu, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni yang tak berani ngantor di Sugapa karena diancam KKB Papua.

Sugapa merupakan ibu kota Kabupaten Intan Jaya.

Menurut dia, para ASN kerap didatangi anggota KKB yang meminta bantuan dan harus dipenuhi.

Jika tidak diberikan, anggota KKB akan datang dengan membawa senjata lengkap.

"Bukan saya sendiri, seluruh PNS, terutama putra daerah jarang ada di tempat karena mereka dapat ancaman. ( KKB Papua) minta bantuan uang atau makanan, kalau tidak dikasih ( KKB Papua) malam-malam walau dingin dan hujan mereka bisa menuju ke rumah dengan senjata lengkap," papar Natalis saat dihubungi, Senin (8/2/2021).

KKB, sambung Natalis, tanpa ragu melakukan tindak kekerasan kepada siapa saja yang menolak memberikan bantuan yang diminta.

"Kalau tidak dikasih mereka eksekusi. Buktinya ada dua warga ditembak karena dianggap dekat dengan aparat. Jadi kalau tidak kasih karena kebetulan tidak ada, lalu dibilang kamu merah putih, jadi kita juga disiksa," kata dia.

"Jadi itu keadaan real yang terjadi, kami dengan TGPF saja ditembaki. Wakapolda naik pesawat saja ditembaki, itu di kota loh," sambung Natalis.

KKB Papua juga sering meminta dana desa kepada kepala desa dan kampung.

Para kepala desa pun terpaksa memberikan dana desa itu.

"Ada beberapa kepala desa mengakui kalau mereka diminta memberikan dana desa dan terpaksa memberikan daripada mereka ditembak," kata Natalis saat dihubungi, Senin (8/2/2021).

Natalis mengatakan, para KKB Papua itu menggunakan senjata api saat mengintimidasi masyarakat dan kepala desa.

"Mereka itu merasa kuat karena memiliki senjata, lalu mereka dapat senjata dari mana," kata Natalis.

Natalis mengaku tak tahu apakah dana desa yang dirampas itu dipakai KKB untuk membeli senjata api.

Menurutnya, polisi lebih berwenang mengungkap hal itu.

"Tetapi apakah uang itu kemudian dibelikan senjata atau tidak, nah itu saya tidak tahu, itu urusannya aparat keamanan untuk telusuri," kata dia.

Kapolres Intan Jaya AKBP I Wayan G Antara mengaku beberapa kali mendapat laporan mengenai perampasan dana desa oleh KKB.

Menurutnya, KKB Papua memakai dana rampasan itu untuk membeli senjata api.

"Sebagian dari situ untuk membeli senjata, amunisi, itu sudah salah satu pemasukan KKB Papua," ungkap Wayan.  

Kepala desa sering diadang usai ambil dana Pencairan dana desa di Intan Jaya hanya bisa dilakukan di kantor Bank Papua yang merupakan satu-satunya kantor perbankan di Intan Jaya.

Kantor Bank Papua berada di Distrik Sugapa. Menurut Wayan, KKB mengincar kades yang baru kembali mengambil dana desa di Distrik Sugapa, ibu kota kabupaten Intan Jaya.

"Kalau dana desa dari dulu setiap dana desa keluar dia (KKB) selalu minta jatah, kalau tidak dikasih mereka tidak aman saat kembali ke kampungnya," kata Wayan.

Aparat keamanan juga belum bisa memberi bantuan untuk mencegah perbuatan KKB tersebut.

Lokasi desa dan akses yang tak bisa dilalui kendaraan bermotor menjadi penyebab utama aparat keamanan tak bisa mengawal para kades yang baru saja mengambil dana.

"Lokasinya jauh-jauh, semua tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki kecuali yang di sekitar Sugapa saja," kata dia.

Dari data yang dikeluarkan Polda Papua, selama 2020, KKB beraksi sebanyak 49 kali di tujuh kabupaten.

Kejadian paling banyak terjadi di Intan Jaya yakni 23 kali, Mimika sembilan kali, Nduga delapan kali, Pegunungan Bintang enam kali, dan Keerom satu kali. Dari aksi-aksi tersebut, total ada 17 orang yang tewas karena ulah KKB Papua.

12 orang di antaranya merupakan warga sipil, empat anggota TNI dan satu polisi.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana: Pemerintah Tak Akan Berkompromi dengan KKB di Papua"