Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

BKD Sebut 17 Jabatan OPD yang Kosong di Pemprov Jatim Akan Terisi Awal Maret

Saat ini proses pengisian jabatan untuk 17 kepala organisasi perangkat di lingkungan Pemprov Jatim yang kosong masih berlangsung.

SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Nur Kholis. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (BKD Jatim), Nur Kholis menegaskan, saat ini proses pengisian jabatan untuk 17 kepala organisasi perangkat di lingkungan Pemprov Jatim yang kosong masih berlangsung.

Pengisian jabatan melalui sistem mutasi dan rotasi ini memang sempat terkendala, karena masalah teknis pergantian jabatan di tataran Badan Kepegawaian Nasional Kantor Regional II Surabaya yang menyebabkan BKD Jatim harus melakukan pengajuan ulang.

Tidak hanya itu, Kholis juga menyebut, bahwa ada beberapa aturan yang juga menjadi kendala. Seperti dalam Permendagri 90 kodefikasi penganggaran antara Dirjen keuangan daerah dan otonomi daerah belum sinkron.

"Sehingga kalau terpaksa diisi, padahal yang ngisi ini pensiun, kalau di tengah-tengah ada perubahan ini mau dibawa ke mana. Ini yang membuat kami agak menunda, bukan mundur," ujar Kholis, Jumat (12/2/2021).

Padahal Pemprov Jatim sebelumnya, dikatakan Kholis, telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel). Namun karena ada perubahan, maka terpaksa pansel tersebut juga harus berubah dan diajukan ulang.

Karena saat dibentuk, Kepala Badan Kepegawaian Nasional Kantor Regional (BKN Kanreg) II Surabaya, dijabat Tauchid Jatmiko.

"Ketika beliau pindah ke Jawa Barat, maka harus membuat pansel baru. Kami sudah membuat ini yang baru dan tinggal menunggu keputusan KASN," katanya.

Pengajuan tersebut telah dikirim ke Jakarta. Dan saat ini Pemprov Jatim tengah menunggu jawaban.

BKD Jatim menyebut, sudah beberapa kali pro aktif dengan mencoba langsung ke Jakarta untuk melakukan pengurusan.

Namun, karena banyak pejabat yang WFH, maka terkendala tidak bisa bertemu langsung.

"Insya Allah awal Maret atau akhir Februari 2021. Kalau sudah turun perizinannya dari pusat untuk melakukan mutasi dan rotasi maka kami bisa langsung jalan," tegas Kholis.

Untuk metodenya ada dua, imbuh Kholis, yang pertama mutasi dan kedua rotasi. Jika rotasi jabatan, dikatakan Kholis teknis dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pejabat baru, cepat. Karena jika rotasi hanya butuh wawancara saja tanpa assessment ulang.

"Kalau rotasi hanya seleksi bidang saja, wawancara. Kalau rotasi bisa assessment. Tapi kalau yang sudah pernah ikut assessment bisa langsung, karena pada dasarnya assessment berlaku dua tahun," tegasnya.

Beberapa OPD di lingkungan Pemprov Jatim yang dipimpin Plt yakni Dinas Bina Marga, Pengairan, Peternakan, Kehutanan, DLH, Bapenda, Bapeprov, ESDM, RSU Haji, dan RSU dr Soedono Madiun.

Hingga kini jumlahnya mencapai 17 kursi ditinggal pejabatnya karena pensiun, mengundurkan diri hingga meninggal dunia.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved