Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

PPKM Mikro Dimulai Hari ini, Seluruh Daerah di Jatim Lakukan Pembatasan Berdasarkan Zonasi

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, akan dimulai hari ini, Selasa (9/2/2021).

Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama jajaran Forkopimda dari seluruh kabupaten/kota se Jatim secara virtual di Gedung Negara Grahadi pada Senin (8/2/2021) malam. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, akan dimulai hari ini, Selasa (9/2/2021).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Privinsi Jawa Timur.

Guna memastikan kesiapan seluruh daerah, Gubernur Khofifah bersama Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama jajaran Forkopimda dari seluruh kabupaten/kota se Jatim secara virtual di Gedung Negara Grahadi pada Senin (8/2/2021) malam.

"Besok akan dimulai PPKM Berskala Mikro sampai dengan 22 Februari 2021," ungkap Gubernur Khofifah dalam keterangan persnya.

Turut hadir secara langsung di Grahadi, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono jajaran Polres, Polsek, Danrem, Dandim di kawasan Surabaya Raya.

Berbeda dengan Inmendagri No 3 th 2021 yang hanya memyebut wilayah Surabaya Raya, Malang Raya dan Madiun Raya. Untuk melaksanakan PPKM Mikro, Gubernur Khofifah memastikan, bahwa seluruh kabupaten/kota di Jatim akan serentak melaksanakan PPKM Mikro yang berbasis RT atau RW dengan posko di desa/kelurahan.

"PPKM ini akan diterapkan di seluruh kabupaten/kota namun berbasis mikro, yaitu RT dan RW, yang poskonya ada di Desa atau Kelurahan, dan pelaksanaannya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing," tegas Gubernur Khofifah.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pelaksanaan serentak ini didasarkan pada kedinamisan sistem zonasi wilayah Covid-19 yang terus berubah tiap harinya.
Hal tersebut, turut didukung dengan ketetapan di dalam Inmendagri No 3 th 2021, bahwa setiap kepala daerah diperbolehkan untuk menambahkan prioritas wilayah pembatasan sesuai dengan kondisi dan kriteria di masing-masing wilayah.

"Supaya bisa sama-sama efektif di semua wilayah, maka pelaksanaan pembatasan dilakukan secara serentak di semua wilayah dengan mengacu pada kriteria dan presentase kejadian tertentu," imbuh Gubernur Khofifah.

Kepada jajaran Forkopimda yang hadir virtual maupun langsung, Gubernur Khofifah mengaku optimis akan pelaksanaan PPKM Mikro di Jatim.

Halaman
12
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved