Breaking News:

Berita Politik

NasDem Jatim Patuhi Instruksi Ketua Umum Surya Paloh, Tolak Pembahasan Revisi UU Pemilu

Dengan menolak melanjutkan revisi UU Nomor 17 Tahun 2017, sama artinya NasDem mendukung Pilkada berlangsung 2024.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Deddy Humana
surya/sri wahyunik
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menghadiri Festival Pencak Silat Kebangsaan di Jember Edu Garden (JEG), Kabupaten Jember, Senin (17/12/2018). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menginstruksikan seluruh jajarannya termasuk Fraksi di DPR RI untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu. Atas instruksi itu, NasDem Jatim pun memberikan dukungan penuh.

Saat ini, polemik revisi UU Pemilu menguat lantaran adanya pengaturan ulang (normalisasi) jadwal Pilkada 2022 dan 2023. Selain itu, isu mengenai ambang batas parlemen (Parliamentary Treshold) dan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Treshold) juga masih menuai polemik.

"Cita-cita dan tugas NasDem adalah sama dengan Presiden yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," kata Surya Paloh dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2/2021).

Paloh menyatakan perlunya menjaga soliditas partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan, dan bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian bangsa. Atas dasar itu, Partai NasDem berkewajiban melakukan telaah kritis terhadap setiap kebijakan.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Jatim pun mendukung penuh. "Ketua Umum mengutamakan kepentingan bersama dan kondusifitas tetap terjaga," kata Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW NasDem Jatim, Vinsensius Awey kepada SURYA, Minggu (7/2/2021).

Dengan menolak melanjutkan revisi UU Nomor 17 Tahun 2017, sama artinya NasDem mendukung Pilkada berlangsung di tahun yang sama dengan penyelenggaraan pemilu, yakni di 2024. Sikap ini berbeda 180 derajat dibanding pernyataan NasDem sebelumnya.

NasDem sebelumnya menilai Pilkada bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni di 2022 dan 2023. "Memang ada perubahan sikap. Kepentingan bersama di atas kepentingan partai," katanya.

Sebagai parpol koalisi, NasDem memastikan akan mendukung sikap pemerintah. "Ini menunjukkan kami berjiwa besar dan Ketua Umum memberikan tauladan yang baik," kata mantan Anggota DPRD Surabaya ini.

"Terpenting, kami sudah menyampaikan pikiran mengapa Pilkada sebaiknya dilakukan pada 2022 dan 2023. Sekalipun demikian, bukan berarti kami tidak menerima pertimbangan lain. Kemudia, akhirnya Ketua Umum memutuskan tetap bersama pemerintah," katanya.

NasDem sebelumnya memang memberikan usulan agar pilkada nasional dan daerah tidak dilakukan serentak di tahun yang sama. Banyak pertimbangan yang mendasari sikap ini.

Sejumlah masalah dikhawatirkan terjadi bila pemilihan nasional dan daerah digabungkan. Di antaranya beban kerja penyelenggara semakin besar hingga pengelolaan isu kampanye yang akan tumpang-tindih.

Di Jatim, ada beberapa daerah yang seharusnya melaksanakan Pilkada di 2022 dan 2023. Satu daerah yang seharusnya melaksanakan pilkada di 2022, yakni Kota Batu. Sedangkan pada 2023, seharusnya ada 19 pilkada yang diselenggarakan, termasuk pemilihan Gubernur Jawa Timur. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved