Breaking News:

DPRD Surabaya

BST saat Pandemi, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti: Jangan malah yang Berhak Dicoret 

Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Surabaya masih akan berlanjut.

surya.co.id/nuraini faiq
BST - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menunjukkan data dan grafis warga penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Surabaya, Jumat (5/2/2021) lalu. 

SURYA.co.id |  SURABAYA - Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Surabaya masih akan berlanjut.

Situasi kurang menguntungkan ini makin menjadikan warga kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) makin tertekan. 

Salah satu yang sedikit bisa membantu warga MBR dari himpitan pandemi adalah Bantuan Sosial Tunai (BST). Saat ini, pencairan bantuan dari pusat tersebut tengah dalam proses pencairan.
 

Setiap warga MBR berhak atas bantuan Rp 300.000 per bulan. "Jangan sampai warga penerima manfaat BST di Surabaya ini kesingsal (ketelisut)," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, Minggu (7/2/2021).

Meski nilainya belum seberapa dibanding himpitan ekonomi mereka akibat hantaman pandemi covid-19 yang sudah lebih dari satu tahun, namun BST cukup bisa membuat ayem warga penerima. Bantuan dari Pemerintah Pusat ini akan terus digulirkan.

Termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga mengikutinya dengan bantuan beras.

Hal itu sangat dinantikan warga kurang mampu di Surabaya. Semua sudah didata dan masuk Program bantuan dari Pemerintah Pusat. 

Reni Astuti memberi perhatian serius pada warga MBR baru yang belum masuk dalam database pusat. Saat ini, di Surabaya tercatat ada 259.740 warga penerima manfaat BST.

"Lantas, bagaimana dengan warga MBR yang di luar jumlah ini," kata Reni.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencatat ada setidaknya 93.673 warga MBR yang tidak tercover APBN melalui BST.

Halaman
12
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved