Breaking News:

Berita Pamekasan

Kejari Pamekasan Kembalikan Kasus Mobil Sigap ke Inspektorat; Masalah Mutu, Bukan Korupsi

Alasannya, ada dugaan korupsi dalam pengadaan mobil operasional untuk masyarakat desa itu, terutama dari harga instrumen atau interiornya.

surya/muchsin
Mobil Sigap milik salah satu desa yang diparkir di depan toko bangunan Jl Teja, Pamekasan. 

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Dugaan korupsi dalam proses pengadaan mobil sehat Siaga Tanggap Peduli (Sigap), yang selama ini disuarakan pegiat anti korupsi di Pamekasan, tampaknya mulai terkikis. Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan mengindikasikan bahwa sebenarnya yang dipersoalkan adalah mutu atau kualitas dari pengadaan itu.

Seperti diketahui, pengadaan mobil sigap di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Pamekasan senilai Rp 38 miliar, terus disoroti kalangan LSM. Alasannya, ada dugaan korupsi dalam pengadaan mobil operasional untuk masyarakat desa itu, terutama dari harga instrumen atau interiornya.

Tetapi Jumat (5/2/2021), Kejari Pamekasan menghentikan penyelidikan perkara itu dan melimpahkannya ke Inspektorat Pemkab Pamekasan.

Pertimbangannya, pelimpahan ini mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemeritahan, pasal 20. Dan diperkuat nota kesepahaman atau MoU, antara kejaksaan, kepolisian, Kemendagri menyangkut Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pamekasan, Ginung Pratidina, kepada SURYA, Jumat (5/2/2021) mengatakan, berdasar MoU dan APIP itu pihaknya sudah memasrahkan penanganan kasus Mobil Sigap kepada Inspektorat.

“Berapa jumlah kerugian dan kelebihan pembayaran yang ditimbulkan dalam pembelian Mobil Sigap ini, menjadi kewenangan inspektorat untuk menghitungnya," ujar Ginung.

Menurut Ginung, meski penanganan kasus Mobil Sigap sudah dilimpahkan kepada inspektorat, tidak berarti kejari menghentikan penanganan perkaranya. Kejari masih menunggu hasil pemeriksaan yang ditangani ispektorat.

Ginung mengatakan, untuk pelimpahan kasus yang dilakukan beberapa hari lalu, Bupati Pamekasan dinilai sudah mengetahui. Karena ketika kasus ini tengah diselidiki, bupati beberapa kali melakukan koordinasi. Baik dengan kejari maupun polres.

“Supaya penanganan kasus ini terakomodir dengan baik, penanganan selanjutnya melalui APIP. Untuk sementara kejari menghentikan penyelidikan ini. Ini semata agar penanganan Mobil Sigap tidak tumpang tindih,” ujar Ginung.

Ditegaskan, penanganan kasus korupsi ini harus riil. artinya ada delik materiil. Jika ada kerugian negara, maka wajib untuk mengembalikan.

Halaman
123
Penulis: Muchsin
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved