Breaking News:

Moeldoko Jelaskan Isu Kader Demokrat Lengserkan AHY, Andi Arief Singgung Restu Presiden Jokowi

Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko blak-blakan soal tudingan Partai Demokrat terkait isu rencana kader lengserkan AHY dari kursi ketua umum.

Instagram@dr_moeldoko/ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko meminta agar Presiden Jokowi tidak dikaitkan dalam isu rencana pengambilalihan kepengurusan Demokrat. Foto kanan : Ketua Umum Partai Demokrat yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidato kemenangannya saat Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). Dalam kongres tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang selanjutnya menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. 

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan, menjawab tudingan politikus NasDem yang menyebut keterangan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tentang adanya upaya politik pengambilan Partai Demokrat adalah halusinasi.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali sebelumnya menyatakan bahwa tudingan adanya orang Istana yang terlibat dalam perencanaan 'kudeta' Partai Demokrat hanya tudingan tidak mendasar.

"Itu halusinasi itu, itu halusinasi, tuduhan nggak mendasar, apa sih kepentingan Pak Jokowi untuk ambil alih Demokrat, sedangkan hari ini partai koalisi Pak Jokowi sudah 80%," kata Ahmad Ali di Jakarta, Senin (2/1/2021).

"Kepentingan Pak Jokowi kan hanya mengamankan kebijakan dia di DPR kan, saat ini sudah ada 80% partai di barisan Pak Jokowi, jadi untuk apalagi untuk mengambil alih Demokrat, itu sangat tidak masuk akal," lanjutnya.

Sementara itu, Ossy menyebut bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh AHY bukanlah isapan jempol belaka.

Bahkan, Ossy menegaskan bahwa partainya sudah mengantongi bukti dan saksi sebelum menyampaikan pernyataan itu.

"Maaf bung, Demokrat bukan partai yg sembarangan keluarkan pernyataan. Semua yang disampaikan Ketum AHY memiliki fakta kesaksian yang kuat.

Jika ada yang ganggu kedaulatan & kehormatan partai, jelas kami lawan.

Tentunya dengan cara yang beradab dan sesuai pranata hukum," tulis Ossy Ossy Dermawan dalam akun Twitternya, Senin.

Sementara itu, politisi Demokrat lainnya, Rachland Nashidik menyebutkan adanya seorang yang mengaku utusan pemerintah yang menggoda para kader Demokrat agar ikut 'mengkudeta' kepengurusan AHY.

"Publik sebenarnya hanya berurusan dengan 1 orang yang mengaku utusan istana karena kita semua punya kepentingan yang sama terhadap demokrasi dan kebebasan sipil.

Adanya kader yang tergoda oleh bujuk rayu istana adalah masalah internal partai yang akan kami selesaikan belakangan," tulis Rachland

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirim surat kepada Presiden Jokowi pada Senin (1/2/2021) pagi.

Tujuan AHY menyurati Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait informasi adanya gerakan politik inkonstutional yang bermaksud mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Berdasar informasi yang didapat, AHY menyebut ada keterlibatan sejumlah nama di lingkup pemerintahan Kabinet indonesia Maju.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ungkap AHY dalam konferensi pers di Taman Politik DPP Demokrat, Senin, dikutip dari kanal YouTube AHY.

Dalam paparan AHY, informasi adanya gerakan politik yang ingin mengambilalih kepemimpinan Demokrat didapatkannya dari laporan pimpinan dan kader Demokrat baik pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY.

Terdiri dari 5 Orang

Menurut AHY, dari kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang.

Terdiri dari satu kader Demokrat aktif dan satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif.

Kemudian, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi.

Selain itu, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu.

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

AHY menyebut, tokoh yang akan mengambilalih itu, akan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," katanya.

Dan para pelaku, kata Agus, merasa yakin pasti sukses karena didukung para pejabat tinggi lain.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ujarnya.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Namanya Disebut dalam Rencana 'Kudeta' Demokrat, Moeldoko: Ini Urusan Saya, Pak Jokowi Tak Tahu

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Moeldoko, Orang Dekat Jokowi yang Disebut Andi Arief Mau Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat dari AHY

Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved