Partai Demokrat

Demokrat Coba Diambil Alih Paksa Pihak Eksternal, AHY: Kami Solid Pertahankan Kedaulatan Partai

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan,"jelas AHY.

Penulis: Doso Priyanto | Editor: Parmin
tribunnews.com/irwan rismawan
Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menghadiri Kongres Partai Demokrat, Minggu (15/3/2020) di Jakarta. 

SURYA.co.id | JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ada gerakan untuk mengambil alih paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

“Kami solid mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Kami yakin, tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional, oleh pihak manapun,” tegas AHY dalam jumpa pers di DPP Partai Demokrat (2/1/2021).

AHY menjelaskan lebih lanjut bahwa pelaku gerakan ini lima orang; terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah non-aktif selama enam tahun, satu mantan kader yang diberhentikan dengan tidak hormati sejak sembilan tahun lalu karena menjalani hukuman akibat korupsi, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu, serta satu orang pejabat pemerintah.

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” jelas AHY.

 “Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tadi pagi, saya mengirimkan surat secara resmi kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” lanjutnya.

Lebih lanjut, AHY mengungkapkan modus gerakan ini. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan melalui telepon maupun pertemuan langsung.

“Pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 ,” papar AHY.

Para pelaku berencana mengganti paksa Ketum PD yang sah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB). 

Pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang akan diiming-imingi dengan imbalan uang berjumlah besar.

“Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat,” ujar AHY.

AHY mengulang pesan para seniornya di TNI, “Gus, kualitas seorang perwira di manapun ia berada, baik ketika aktif di militer maupun di masa purna tugas, bukan ditentukan oleh pangkat dan jabatan; tetapi oleh karakter dan etika keperwiraan serta sifat-sifat kekesatriaannya.”

AHY mengapresiasi para pelapor dari jajaran pimpinan daerah dan cabang.

“Saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad, dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia, untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat yang sah. Dengan kata lain, insya Allah, gerakan ini dapat ditumpas,” kata AHY. 

AHY menginstruksikan seluruh kader Demokrat untuk merapatkan barisan dan tetap mempertahankan soliditas yang telah terbangun, serta terus bersatu dan senantiasa memperjuangkan harapan rakyat Indonesia.

“Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini, karena meski Demokrat diganggu, justru akan membuat Demokrat semakin kuat,” tegas AHY.

“Sejarah mengatakan, tidak ada partai yang kuat, tanpa cobaan yang berat,” pungkasnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved