Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Kejar Target Sertifikasi Aset Pemprov Jatim, Khofifah Beri Waktu Tiga Tahun Selesai

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menargetkan seluruh aset milik Pemprov Jatim akan bisa tersertifikasi dalam kurun waktu tiga tahun.

SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menargetkan seluruh aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) akan bisa tersertifikasi dalam kurun waktu tiga tahun. Pihaknya, terus melakukan penyisiran terkait aset milik Pemprov Jatim.

“Bersama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov Jatim, kami menyisir semua lini seluruh aset milik pemerintah, termasuk di dalamnya kurun waktu penyelesaian sertifikasi,” ujar Gubernur Khofifah melalui zoom meeting bersama OPD saat Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Jawa Timur bersama KPK RI, Kamis (28/1/2021).

Dirinya menjelaskan, koordinasi secara masif terus dilakukan jajarannya, utamanya terhadap aset yang selama ini masih belum diserahkan kepada daerah.

Saat ini, juga sudah teridentifikasi secara detail beberapa aset milik Pemprov Jatim dalam penguasaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), anak perusahaan BUMD dan pihak ketiga. Identifikasi juga sudah terkategorikan mulai hijau, merah dan kuning. Sehingga bisa terdata secara utuh.

“Penyisiran dilakukan secara berlapis. Dengan melakukan penyisiran akan terdata, sehingga seluruh aset milik Pemprov Jatim dan BUMD serta anak perusahaan BUMD bisa lebih sistemik dan terkoneksi dengan baik. Dampaknya bisa meningkatkan konduktifitas akan keberadaan aset,” ungkap Khofifah.

Pada tahun ini, lanjutnya, Pemprov Jatim juga mendapatkan aset dari Kemenkes RI dan telah disertifikasi, yaitu RS Dr Soetomo dan RSJ Menur. Sedangkan satu aset lainnya yaitu Jemundo masih dalam proses finalisasi sertifikasi.

“Bupati dan wali kota juga diajak berseiring untuk memastikan aset yang semestinya tersertifikasi dan kepemilikan lebih permanen. Karena, apabila belum tersertifikasi aset tersebut bisa beralih fungsi dan kepemilikan serta berkurang jumlahnya,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama memberikan komentar terkait aset milik daerah. Pemerintah daerah harus fokus terhadap kepemilikan aset. Jangan sampai ada kekeliruan.

Ia mencontohkan, di salah satu provinsi, ada kejadian di mana pemerintah daerah membeli aset milik sendiri dengan jumlah sangat besar yaitu Rp 684 miliar.

Kemudian setelah dilakukan pencatatan, ternyata aset yang dibeli adalah milik pemerintah daerah itu sendiri dan sudah tercatat dalam database aset.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved