Breaking News:

Berita Pilwali Surabaya

Minta MK Mendiskualifikasi Eri-Armuji, MA Sebut Risma Terlibat Pelanggaran di Pilwali Surabaya

Kuasa Hukum Machfud meminta MK juga mendiskualifikasi paslon 01 sebagai pemenang Pilwali Surabaya.

surya.co.id/sugiharto
Kuasa Hukum calon Walikota Surabaya Machfud Arifin, Very Juaidi (kanan) menjelaskan terkait gugatan sengketa Pilwali Surabaya 2020 di Makamah Konstitusi, Jumat (22/1/2021). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Tim pasangan calon (paslon) Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya, Machfud Arifin (MA)-Mujiaman langsung menghangatkan sidang perdana sengketa hasil Pilkada Serentak di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (26/1/2021). Karena kuasa hukum Machfud mendesak MK mengabulkan tuntutannya untuk mendiskualifikasi paslon Eri Cahyadi-Armuji.

Eri Cahyadi-Armuji yang menjadi paslon nomor urut 1 di Pilwali Surabaya itu, dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU Surabaya.

Desakan diskualifikasi itu disampaikan kuasa hukum Machfud-Mujiaman, Veri Junaidi yang hadir langsung dalam sidang perdana perselisihan Pilwali Surabaya. Veri hadir ke MK bersama Machfud sebagai penggugat, Selasa (26/1/2021).

Sidang dengan nomor perkara 88 itu dipimpin Hakim Konstitusi, Arief Hidayat. Kuasa Hukum Machfud meminta MK mengabulkan permohonan mereka seluruhnya dan membatalkan keputusan KPU Surabaya.

Yakni Keputusan KPU Nomor 141 tentang penetapan rekapitulasi perhitungan suara di Pilwali Surabaya yang memenangkan Eri-Armuji. Kuasa Hukum Machfud meminta MK juga mendiskualifikasi paslon 01 sebagai pemenang Pilwali Surabaya.

MK juga diminta agar memerintahkan KPU Surabaya menetapkan paslon Machfud-Mujiaman sebagai pemenang. Atau mereka juga memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Surabaya.

"Atau majelis memiliki keputusan yang lain, mohon seadil-adilnya,” ungkap Veri.

Kuasa Hukum Machfud menyebut bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan paslon 1 dalam Pilwali Surabaya. Ada keterlibatan Pemkot Surabaya dan Tri Rismaharini yang waktu itu masih menjadi Wali Kota Surabaya.

Kubu Machfud menilai bahwa Pemkot Surabaya memanfaatkan program, kegiatan dan kewenangan untuk memenangkan pasangan nomor urut 01. "Dari 31 kecamatan, 20 kecamatan melakukan pelanggaran TSM," kata Veri.

Veri berharap MK bisa melihat sengketa Pilwali Surabaya secara holistik. Kubu Machfud melihat ada empat pokok pelanggaran TSM yang terjadi. Mereka menyebut keterlibatan Risma yang saat itu menjabat Wali Kota Surabaya untuk memenangkan paslon nomor urut 01.

Ada surat dan video Risma untuk warga Surabaya. Risma juga diduga melakukan kampanye terselubung dengan memanfaatkan jabatannya sebagai wali kota. Pemasangan baliho di Surabaya oleh paslon 01, dan ada juga program pemkot untuk mendukung paslon Eri-Armuji. ***

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved