Jelang Komjen Listyo Sigit Dilantik, IPW Soroti Janjinya: Percayalah, Itu Tidak Akan Bisa Dipenuhi

Komjen Listyo Sigit Prabowo dilantik Presiden Jokowi menjadi Kapolri kemungkinan besok, Rabu (27/1/2020), bertepatan dengan Rabu pon.

Editor: Musahadah
Kolase Tribun Manado/ Foto: Istimewa
Komjen Listyo Sigit Prabowo diperkirakan akan dilantikan Presiden Jokowi sebagai Kapolri, Rabu (27/1/2021), IPW soroti janji-janjinya. 

SURYA.CO.ID - Komjen Listyo Sigit Prabowo dilantik Presiden Jokowi menjadi Kapolri kemungkinan besok, Rabu (27/1/2020), bertepatan dengan Rabu pon.

Bukan kali ini saja Presiden Jokowi menggunakan Rabu pon dalam memulai kebijakan maupun mengangkat bawahannya.

Sebelumnya juga pernah dilakukan Presiden, termasuk saat melantik 5 menteri baru pada saat reshuffle pada 20 Desember 2020 lalu.

Jelang pelantikan, sejumlah janji Komjen Listyo Sigit Prabowo yang diucapkan saat fit and proper test di Komisi III DPR RI pun menjadi sorotan.

Salah satunya dari Indonesia Police Watch (IPW). 

Baca juga: Biodata Michaela Paruntu, Istri Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian yang Jadi Sorotan

Baca juga: Besok Kapolri Baru Listyo Sigit Prabowo Dilantik? Pengamat: Presiden Harus Jelaskan Pilihannya

Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, janji baru yang dikatakan Listyo sama dengan kapolri-kapolri sebelumnya.

Janji-janji tersebut dipoles dan diperbarui.

"Tapi percayalah, janji itu tidak akan bisa dipenuhi," kata Neta dalam siaran di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, dilihat Selasa (26/1/2021).

Neta mengaku tak sembarangan mengatakan itu. Pasalnya, dari pemantauan IPW, 10 persen janji dipenuhi saja sudah bagus.

"Apalagi Kapolri Idham Aziz, dengan begitu banyak janji, masa tugasnya 1 tahun 3 bulan. Janji apa yang bisa dipenuhi?" tambah Neta.

Dia memberi contoh janji Listyo soal polisi lalu lintas tak akan lagi melakukan tilang kepada pengendara. Menurutnya, itu janji baru yang membuat Neta kaget.

"Di sana tidak dijelaskan bagaimana tahapannya, mulai kapan dilaksanakan. Karena tidak jelas, maka janji itu juga tidak jelas akan bisa dilaksanakan," tambahnya.

Di luar negeri, Neta menyebut penindakan pelanggaran lalu lintas sudah berbasis teknologi. Namun, di Indonesia, menurutnya hal itu sulit dilakukan.

"Di Thamrin saja, ada CCTV itu kadang-kadang lebih banyak tidak berfungsinya. CCTV itu bisa merekam pelanggar lalu lintas. Itu baru bicara Thamrin, bagaimana dengan daerah atau kota besar lainnya yang hanya nol koma sekian persen," sambung Neta.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved