Besok Kapolri Baru Listyo Sigit Prabowo Dilantik? Pengamat: Presiden Harus Jelaskan Pilihannya

SURYA.co.id | JAKARTA - Komjen Listyo Sigit Prabowo sebentar lagi mendapatkan bintang empat untuk menduduki kursi sebagai Kapolri baru.

Kabar santer beredar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan melantik Listyo Sigit prabowo besok, Rabu (27/1/2021) atau bertepatan dengan Rabu pon.

Bukan kali ini saja Presiden Jokowi menggunakan Rabu pon dalam memulai kebijakan maupun mengangkat bawahannya.

Sebelumnya juga pernah dilakukan Presiden, termasuk saat melantik 5 menteri baru pada saat reshuffle pada 20 Desember 2020 lalu.

Adapun Listyo Sigit sudah mengikuti proses fit and propertest dan telah disetujui oleh DPR untuk menggantikan Kapolri Jenderal Idham Azis yang rencana pensiun pada 1 Pebruari 2021.

Namun, jelang pelantikan ini, Presiden Jokowi diminta menjelaskan pilihannya kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Hal itu seperti diungkapkan oleh pakar hukum Universitas Andalas, Feri Amsari.

Feri menilai semestinya Presiden Jokowi menjelaskan ke publik soal alasannya menunjuk Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru.

Bagaimana kabar jelang pelantikan Listyo Sigit Prabowo jadi Kapolri baru?

Simak ulasannya di artikel di bawah ini. 

Berdasarkan penanggalan masyarakat Jawa, 27 Januari 2021 merupakan weton Rabu Pon.

Ini bukan pertama kalinya Jokowi mengambil kebijakan pada Rabu Pon.

Beberapa kebijakan sebelumnya yang dilakukan Jokowi pada Rabu Pon adalah reshuffle kabinet.

Rupanya, Rabu Pon ini merupakan weton kelahiran pria 59 tahun ini.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik atau hari keberuntungan seseorang.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran bisa menunjukkan watak, peruntungan, hingga jodoh.

Listyo Sigit (kiri)- Ahrie Sonta (kanan). Saat menjalani fit and proper test di DPR RI, Komjen Listyo Sigit mengajak sejumlah perwira, satu di antaranya AKBP Ahrie Sonta. Inilah profil dan sosok AKBP Ahrie Sonta.
Listyo Sigit (kiri)- Ahrie Sonta (kanan). Saat menjalani fit and proper test di DPR RI, Komjen Listyo Sigit mengajak sejumlah perwira, satu di antaranya AKBP Ahrie Sonta. Inilah profil dan sosok AKBP Ahrie Sonta. (TRIBUNNEWS.COM/IST/HO-lipi.go.id)
Weton ini memiliki jumlah neptu 14, yakni nilai Rabu 7 dan nilai Pon 7.

Dilansir dari TribunBatam.id, mereka yang lahir pada Rabu Pon memiliki sifat seperti rembulan.

Suka menghibur, mampu menentramkan hati orang lain, dan berjiwa sosial tinggi.

Sayangnya, mereka cenderung kurang teguh atas keputusan yang dibuat.

Ibaratnya seperti rembulan yang senantiasa berubah bentuk setiap tanggal tertentu.

Kekurangan lain dari orang-orang dengan weton Rabu Pon yakni kurang disiplin dan cenderung kurang bertanggung jawab.Tanpa sadar, mereka acap kali menyepelekan hal-hal kecil.

Berikut 4 Kebijakan yang diambil Jokowi pada Rabu Pon dilansir TribunnewsBogor.com dari berbagai sumber.

1. Reshuffle Kabinet Jilid 1

Jokowi memutuskan merombak susunan Kabinet Kerja yang dibentuknya pada 27 Oktober 2014 pada Rabu, 12 Agustus 2015.

Diketahui bahwa pada 12 Agustus 2015 itu merupakan weton Rabu Pon.

Pada reshuffle kabinet jilid I ini Jokowi mengganti lima menteri, termasuk tiga menteri koordinator dan sekretaris kabinet.

Sejumlah nama akademisi tergusur dalam kabinet yang baru berusia 10 bulan itu.

2. Reshuffle Kabinet Jilid II

Sama seperti reshuffle Kabinet jilid I, Jokowi kembali merombak menterinya pada Rabu Pon.

Jokowi diketahui melakukan reshuffle kabinet kembali dilakukan pada 27 Juli 2016.

Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang beralih mendukung Presiden Jokowi mendapat posisi menteri dalam perombakan kali ini.

3. Pelantikan Kapolri Baru

Jokowi direncanakan akan melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis di istana negara pada Rabu (27/1/2021) besok, yang merupakan Rabu Pon.

Pangkat dinaikkan jadi bintang 4

Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis di istana negara pada Rabu (27/1/2021) besok.

Sekaligus, kenaikan pangkat Komjen Listyo Sigit dari jenderal bintang tiga menjadi jenderal bintang empat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan, pelantikan tidak sekaligus penunjukkan jabatan Kabareskrim Polri baru yang ditinggalkan oleh Listyo."Iya (Komjen Listyo dilantik pada hari Rabu)," katanya, Senin (25/1/2021) kemarin.

Ditegaskan, penunjukkan Kabareskrim baru akan ditentukan oleh Komjen Listyo usai menjabat sebagai Kapolri.

"Sementara ada Wakabareskrim, tetap jalan juga," ujarnya.

Pemilihan pengganti Sigit sebagai Kabareskrim akan melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Mabes Polri.

Sejauh ini, menurut Polri, belum ada nama-nama calon pengganti Sigit.

Namun, menurut prediksi Indonesia Police Watch (IPW), terdapat empat perwira tinggi Polri yang disebut-sebut bakal menduduki posisi itu.

Rinciannya, Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, Kapolda Jabar Ahmad Dofiri, dan Wakabareskrim Irjen Wahyu Hadiningrat.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno memastikan telah menerima surat Persetujuan DPR RI terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri.

Terkait pemberhentian dan pengangkatan Kapolri, Ketua DPR dalam suratnya menyebutkan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 21 Januari 2021 telah menyetujui laporan Komisi III DPR RI untuk mengangkat Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang memasuki masa pensiun.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo berharap kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo agar memiliki visi yang visioner dan menjadi penjaga gawang Ideologi Pancasila dan menegakan konstitusi.

"Harus mampu menjadi penjaga gawang Ideologi Pancasila. Menegakkan konstitusi ke depannya tantangannya bahaya radikalisme dan kejahatan teknologi yang bahkan menjadi kejahatan internasional," tegasnya.

Romo Benny menuturkan, yang dibutuhkan Polri saat ini adalah konsolidasi internal dan membangun komunikasi publik.

"Kemampuan membangun tanggung jawab bersama. Butuh luwes dan ketegasan. Harus meningkatkan transparasi serta menggunakan dan mengembangkan sistem IT dalam menjalankan sistem sehingga transparansi dalam hal apapun bisa ditingkatkan," katanya.

Presiden Jokowi harus jelaskan pilihannya

Pakar hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai semestinya Presiden Joko Widodo menjelaskan ke publik soal alasannya menunjuk Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang baru.

"Ketika Presiden menujuk seseorang, dia harus menjelaskan siapa orang ini, tidak ujuk-ujuk satu orang dikirim ke DPR tanpa bisa menjelaskan ke publik mengapa dia memilih figur terbaik," kata Feri dalam siaran di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, dilihat Selasa (26/1/2021).

Sejauh ini, Feri mengatakan publik melihat Sigit adalah mantan ajudan Presiden dan pernah sama-sama di Solo.

"Bukan yang tampil apa yang pernah dia lakukan, sebagai orang yang mengemban amanah konstitusi melayani mengayomi dan melindungi. Itu yang tidak nampak," tambah Feri.

Dalam sistem presidensial, Feri menyebut Presiden sebagai pemegang kekuasaan, tetapi Presiden juga tak boleh keluar dari mindset konstitusi.

"Boleh dia pilih orang yang dia sayang, orang yang dia percaya, orang dekatnya dia, tetapi seluruh elemen yang konstitusi bilang harus ada di orang itu," sambung Feri.

Rasa personal di dalam diri Presiden, dikatakan Feri, harus bisa dikalahkan dengan kehendak konstitusi.

"Mestinya kalau mau membangun ketatanegaraan yang baik, ketika mau menyerahkan ke DPR, Presiden menyampaikan sambil pidato beserta surat yang menjelaskan kenapa dia memilih. Jadi tidak cek kosong," kata Feri.

"Kalau bisa ada tradisi ketatanegaraan, sebelum dia sampaikan nama, dia pidatokan ke publik supaya DPR juga tahu. Nah kita kehilajgan konsep ketatanegaraan, terutama tradisi yang elegan," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Besok Rabu Pon, Jokowi Disebut akan Melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo Sebagai Kapolri dan artikel berjudul Pakar Hukum Sebut Presiden Mestinya Jelaskan ke Publik soal Penunjukan Komjen Sigit sebagai Kapolri