Pelantikan Kepala Daerah Jatim yang Tertunda Perkara di MK, Sekda Kabupaten/Kota akan Jadi Plh

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan alternatif solusi apabila pelantikan sejumlah Kepala daerah belum bisa dilakukan.

Pemerintah Provinsi akan menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota bersangkutan sebagai Pelaksanaan Harian (Plh) kepala daerah.

Di Jawa Timur, pelantikan kepala daerah untuk 17 kabupaten/kota hasil pillkada 2020 lalu seharusnya dilakukan pada 17 Februari 2021 mendatang.

Hal ini memperhitungkan masa selesainya jabatan kepala daerah periode sebelumnya.

17 daerah tersebut di antaranya Kabupaten Jember, Ngawi, Ponorogo, Lamongan, Kabupaten Kediri, Situbondo, Gresik dan kabupaten Trenggalek. Kemudian, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Blitar, Sumenep, Banyuwangi, Kabupaten Malang, Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Pasuruan dan Kota Blitar.

"Sampai hari ini, kami masih sangat optimistis bahwa pada tanggal 17 Februari akan ada pelantikan. Itu harapan kami," kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim Jempin Marbun kepada SURYA.co.id, di Surabaya, Jumat (22/1/2021)

Sedangkan dua daerah lain yang juga hasil Pilkada serentak 2020 lalu akan dilantik di waktu berbeda.

Yakni, Kabupaten Pacitan pada 4 April 2021 dan Kabupaten pada Tuban pada 20 Juni 2021 mendatang.

Sekalipun demikian, rencana Pemrov Jatim tersebut bisa saja tak terwujud.

Sebab, saat ini ada tiga daerah yang masih bersengketa dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PHPKada) di Mahkamah Konstitusi (MK): Surabaya, Banyuwangi, dan Lamongan.